Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Belum Selesaikan DPT di Papua, Papua Barat, dan Maluku

Kompas.com - 27/08/2018, 15:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan daftar pemilih tetap (DPT) di sejumlah daerah, antara lain di Papua, Papua Barat, dan Maluku.

"Sebagian besar sudah mampu menyelesaikan DPT berbasis sidalih (sistem data pemilih). Hanya beberapa provinsi yang belum, antara lain Papua, Papua Barat, juga Maluku," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).

Ditargetkan, penyusunan DPT di tiga wilayah tersebut akan selesai pada Selasa (28/8/2018).

Menurut Wahyu, DPT disusun dari data DPT pilkada yang kemudian dimutakhirkan. Proses pemutakhiran data itulah yang membutuhkan waktu.

"Jadi data-data itu memang sudah ada, tetapi kan proses pemutakhiran dan lain-lain juga menjadi elemen yang dilaksanakan juga," ujarnya.

Menurut dia, penyusunan DPT terkendala sejumlah hal teknis, seperti wilayah geografis, juga jaringan internet di beberapa daerah.

Namun demikian, pihaknya secara substansial telah mencatat daftar orang-orang yang sudah punya hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di pemilu 2019.

"Substansinya kita sudah dapat, tetapi aspek teknisnya itu yang masih perlu kita rampungkan sampai dengan tanggal 28 (Agustus) besok. Target kami seakurat mungkin," katanya.

KPU berkomitmen mengutamakan akurasi data pemilih. Hal itu mencerminkan pelayanan penyelenggara pemilu kepada pemilih.

"Bagaimana mungkin kita bisa melayani dengan baik memilih menggunakan hak pilihnya kalau kita tidak mencatat pemilihnya itu dalam daftar pemilih," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com