Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Serentak 2018, Bawaslu Sebut Minimnya DPT di Lapas

Kompas.com - 28/06/2018, 13:08 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu RI Mochammmad Afifuddin mengungkap masih minimnya para tahanan yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pada penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini.

Ia mengatakan, pihaknya memberikan perhatian soal masih rendahnya pemilih di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan Rumah Tahanan (rutan).

“Soal banyak pemilih di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) belum bisa menggunakan hak pilih karena belum bisa terdaftar. Ini menjadi perhatian kita juga,” kata Afifuddin saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Baca juga: Pemprov Rapat dengan KPU DKI Bahas Daftar Pemilih Tetap

Oleh sebab itu, kata Afifuddin, persoalan ini merupakan tugas yang harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan Kementerian Hukum dan HAM.

“Untuk bisa masuk ke lapas kita perlu bantuan dari Kemenkumham, sehingga saya kira kerja sama dengan pihak lain di nluar penyelenggara untuk mendapatkan data yang berpotensi menjadi pemilih,” kata dia.

Namun demikian, menurut Afifuddin, sebagian penghuni, baik di Lapas dan Rutan telah menghilangkan identitas pribadi.

“Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Dari masalah ini, untuk pilpres ke depan dapat semakin baik,” ucap Afifuddin.

Kompas TV Selain pemilihan Gubernur, dua kabupaten di Bali akan menyelenggarakan pemilihan Bupati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com