Kompas.com - 20/08/2018, 21:37 WIB
Sejumlah pasien berada di lorong rumah sakit usai terjadi gempa di RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, Minggu (19/8/2018). Sejumlah pasien di rumah sakit tersebut dipindahkan ke tenda dan lorong rumah sakit pascagempa bermagnitudo 7 yang berpusat di Lombok Timur pada Minggu malam. ANTARA FOTO/FIKRI YUSUFSejumlah pasien berada di lorong rumah sakit usai terjadi gempa di RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, Minggu (19/8/2018). Sejumlah pasien di rumah sakit tersebut dipindahkan ke tenda dan lorong rumah sakit pascagempa bermagnitudo 7 yang berpusat di Lombok Timur pada Minggu malam.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta gempa Lombok ditetapkan sebagai bencana nasional. Surat tersebut sudah dikirim ke Istana pada Senin (20/8/2018) hari ini.

"Ia benar. Suratnya sudah saya teken dan dikirim tadi," kata Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda kepada Kompas.com, Senin malam.

Dalam salinan surat yang diterima Kompas.com, disebutkan bahwa gempa Lombok sejauh ini sudah menelan 469 korban jiwa. Ribuan penduduk juga kehilangan tempat tinggal dan telah mengungsi.

Dalam surat itu juga dijelaskan, setidaknya sudah terjadi empat gempa besar dalam 20 hari terakhir. Gempa pertama terjadi pada 29 Juli di Kabupaten Lombok Timur bermagnitudo 6,4 dan diikuti gempa susulannya.

Baca juga: 7 Fakta Terbaru Rentetan Gempa Lombok, dari 101 Gempa Susulan hingga Warga Tidur di Trotoar

 

Gempa kedua terjadi pada 5 Agustus di Kabupaten Lombok Utara bermagnitudo 7 diikuti gempa susulannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gempa ketiga terjadi pada 9 Agustus di Kabupaten Lombok Utara bermagnitudo 6,7 diikuti gempa susulannya. Terakhir, Gempa terjadi pada 19 Agustus di Kabupaten Lombok Timur dengan magnitudo 5,4, disusul gempa susulan dengan magnitudo 6,5 dan 7.

DPRD NTT dalam surat itu menilai, bencana gempa tersebut telah berdampak luas dan masif di seluruh provinsi NTB di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Bencana itu telah mengakibatkan rumah rusak, serta terganggunya kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota se-NTB.

Untuk mempercepat memulihkan keadaan masyarakat, DPRD NTB menilai penanganan pasca bencana, rehabilitasi dan recovery terhadap dampak bencana alam memerlukan penanganan yang intensif dan komitmen yang kuat dari pemerintah.

Baca juga: Tak Hanya Makanan, Korban Gempa Lombok Butuh Terpal untuk Bangun Tenda

"Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka kiranya Bapak Presiden RI dapat menetapkan status bencana alam gempa bumi yang melanda provinsi NTB saat ini menjadi status Bencana Nasional," demikian bunyi poin keempat surat tersebut.

Menurut Baiq, dikirimnya surat ini berdasarkan rapat yang melibatkan seluruh fraksi di DPRD NTB. Seluruh fraksi secara bulat menyepakati bahwa status bencana nasional diperlukan untuk mempercepat penanganan pasca gempa.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

Nasional
Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Nasional
Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Nasional
 UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

Nasional
Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.