Djoko Santoso: Secara Lisan, Parpol Koalisi Sepakat soal Ketua Tim Pemenangan

Kompas.com - 20/08/2018, 17:46 WIB
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Djoko Santoso saat ditemui di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (20/8/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Dewan Pembina Partai Gerindra Djoko Santoso saat ditemui di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (20/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Djoko Santoso mengungkapkan bahwa seluruh partai koalisi telah setuju terkait penunjukkan dirinya sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Meski demikian, kata Djoko, persetujuan tersebut baru dikemukakan secara lisan oleh PKS, PAN, dan Demokrat.

"Ya secara lisan sudah, tapi secara tertulis belum," ujar Djoko saat ditemui di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (20/8/2018).

Menurut Djoko, seluruh parpol koalisi tak keberatan saat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuknya sebagai ketua tim pemenangan.


Baca juga: Lihai Melobi, Alasan Prabowo Tunjuk Djoko Santoso Pimpin Tim Pemenangan

Diketahui Prabowo telah mengajukan Djoko sebagai ketua tim pemenangan pada Selasa (14/8/2018) malam, untuk kemudian dibahas oleh parpol mitra koalisi.

"Lisannya begitu. Kita tunggu saja, sabar," kata mantan Panglima TNI periode 2007-2010 itu.

Djoko mengatakan saat ini pihaknya masih menginventarisasi nama-nama yang akan berada dalam struktur tim pemenangan. Termasuk nama-nama yang diusulkan dari luar partai politik.

Nama-nama tersebut nanti akan dibahas bersama seluruh partai koalisi pada Selasa (4/9/2018).

"Tanggal 4 (September 2018) rapat lagi. Kami terus update ya dan itu kami harapkan merupakan mufakat dari seluruh parpol koalisi," tutur Djoko.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Nasional
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

Nasional
Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Nasional
Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Nasional
Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Nasional
Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Nasional
Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X