Djoko Santoso: Secara Lisan, Parpol Koalisi Sepakat soal Ketua Tim Pemenangan

Kompas.com - 20/08/2018, 17:46 WIB
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Djoko Santoso saat ditemui di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (20/8/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Dewan Pembina Partai Gerindra Djoko Santoso saat ditemui di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (20/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Djoko Santoso mengungkapkan bahwa seluruh partai koalisi telah setuju terkait penunjukkan dirinya sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Meski demikian, kata Djoko, persetujuan tersebut baru dikemukakan secara lisan oleh PKS, PAN, dan Demokrat.

"Ya secara lisan sudah, tapi secara tertulis belum," ujar Djoko saat ditemui di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (20/8/2018).

Menurut Djoko, seluruh parpol koalisi tak keberatan saat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuknya sebagai ketua tim pemenangan.

Baca juga: Lihai Melobi, Alasan Prabowo Tunjuk Djoko Santoso Pimpin Tim Pemenangan

Diketahui Prabowo telah mengajukan Djoko sebagai ketua tim pemenangan pada Selasa (14/8/2018) malam, untuk kemudian dibahas oleh parpol mitra koalisi.

"Lisannya begitu. Kita tunggu saja, sabar," kata mantan Panglima TNI periode 2007-2010 itu.

Djoko mengatakan saat ini pihaknya masih menginventarisasi nama-nama yang akan berada dalam struktur tim pemenangan. Termasuk nama-nama yang diusulkan dari luar partai politik.

Nama-nama tersebut nanti akan dibahas bersama seluruh partai koalisi pada Selasa (4/9/2018).

"Tanggal 4 (September 2018) rapat lagi. Kami terus update ya dan itu kami harapkan merupakan mufakat dari seluruh parpol koalisi," tutur Djoko.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Nasional
Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X