Nasib Rakyat, Dipaksa Menonton Drama Kemalasan Partai Politik

Kompas.com - 09/08/2018, 12:21 WIB
Dart Game Pemilih Cerdas koleksi Rumah Pintar Pemilu Punakawan di dalam gedung KPU Jatim saat hari pertama pendaftaran pasangan kandidat Pilgub Jatim, Senin (8/1), di Surabaya. Permainan bertujuan memberikan pendidikan politik kepada pengunjung tentang pemilihan umum. Hari pertama belum ada pasangan kandidat yang mendaftar. Pendaftaran pasangan kandidat berlangsung sampai Rabu (10/1/2018) pukul 24.00.
KOMPAS/AMBROSIUS HARTODart Game Pemilih Cerdas koleksi Rumah Pintar Pemilu Punakawan di dalam gedung KPU Jatim saat hari pertama pendaftaran pasangan kandidat Pilgub Jatim, Senin (8/1), di Surabaya. Permainan bertujuan memberikan pendidikan politik kepada pengunjung tentang pemilihan umum. Hari pertama belum ada pasangan kandidat yang mendaftar. Pendaftaran pasangan kandidat berlangsung sampai Rabu (10/1/2018) pukul 24.00.

Masalahnya, kalau semua orang begitu, yang bakal berpesta pora juga adalah sekelompok kecil orang-orang pemilik akses kepada kekuasaan tersebut, baik secara langsung maupun tidak.

Di negara yang derajat demokrasinya lebih matang, partisipasi dalam pemilu sejatinya bukan lagi ukuran keberhasilan regenerasi kepemimpinan dan sistem politik berjalan. Itu pun masih bisa kecolongan, seperti Amerika Serikat yang mendadak dipimpin Donald Trump sehingga tak berselang waktu lama sejumlah warga meminta ada pemilu ulang.

Dengan perkecualian hasil pada pemilu pada 2017, warga dari negara seperti Amerika Serikat cenderung sudah memberikan makna lebih mendalam pada demokrasi. Bukan lagi soal siapa yang menjadi presiden.

Isu warga negara di sana sudah lebih mengarah pada program seperti apa yang disiapkan kandidat untuk dijalankan bila terpilih. Lalu, dalam keseharian pun setiap warga negara berperan sebagai pengawas kinerja pemerintah dalam melayani rakyatnya.

Basis pada kualitas pelayanan yang jadi acuan utama dukungan dan atau penolakan pada hari-hari berikutnya sampai pemilu digelar lagi. Posisi tawar rakyat menjadi kurang lebih, “Apa yang menjadikan kualitas pelayanan pemerintahanmu lebih baik dibandingkan bila orang lain yang memerintah?”

Bagaimana dengan kita?

Harus diakui dengan kepala dingin dan lapang dada, literasi politik kita masih butuh banyak pembenahan. Meski bukan hal gampang mengukur tingkat literasi politik, frasa ini jelas bukan semata berarti pendidikan politik. Di sini, "kemalasan partai politik" menemukan lagi relevansinya, karena literasi politik adalah salah satu dari fungsi keberadaan partai politik.

Carol A Cassel dan Celia C Lo, misalnya, dalam riset yang mereka publikasikan pada 1997, membuat premis bahwa masyarakat dengan literasi politik tinggi setidaknya akan memahami perbedaan—bisa membedakan dengan rinci—setiap partai politik yang ada. Lalu, lanjut Cassel dan Lo, masyarakat itu akan tahu konsep dan fakta dasar politik.

Bernard Crick dalam Essays on Citizenship (2004) berpendapat, literasi merupakan gabungan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang karenanya membuat setiap warga negara dapat bertindak efektif dalam kehidupan publik.

Adapun pendidikan politik—bagian dari literasi politik—menurut Crick dapat dilakukan lewat jalur formal dan informal, dengan penekanan mulai dari penguasaan konsep hingga menguraikan masalah faktual yang dekat dengan kehidupan keseharian warga. Konsep yang dimaksud itu mencakup tataran negara, masyarakat, dan hubungan di antara keduanya.

Adapun Paulo Friere dalam bukunya Education for Critical Conciousness (2005), menyebut bahwa pendidikan politik juga berfungsi melakukan penyadaran untuk melahirkan nilai dan budaya baru sekaligus merekonstruksi masyarakat.

Nah, silakan menakar sendiri apakah premis-premis dan definisi itu sudah terjadi di Indonesia?

Bukan berarti tak ada yang bisa kita lakukan. Mengumpulkan, membandingkan, dan memilah informasi mengenai para kandidat dan atau partai pengusungnya bisa jadi pilihan.

Meski politik identitas—seperti kekerabatan, status sosial, asal-usul, dan keyakinan—kerap tak terhindarkan pula sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan soal pilihan politik, memahami lebih baik siapa yang dipilih dan tidak dipilih itu dengan informasi yang bisa dirunut penuturnya sepertinya bakal lebih mendewasakan pemikiran dan sikap politik kita.

Minimal, barangkali perlu dibangun pula kebiasaan untuk memverifikasi informasi sebelum menjadikannya sebagai acuan apalagi menyebarluaskannya. Lalu, karena kita baru berproses mendewasakan diri dalam demokrasi, sebaiknya pemilik hak pilih menggunakan haknya pada hari pemungutan suara.

Penggunaan hak pilih bukanlah kewajiban, sejatinya. Namun, saat kita bersama-sama menyadari masih ada yang perlu kita benahi dari kehidupan bernegara, penggunaan hak pilih adalah salah satu cara untuk menentukan pemimpin dan pengusung yang mana yang sekiranya memberi peluang harapan masa depan lebih baik bagi negara dan seluruh anak negeri ini.

Tabik.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X