Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Keinginan Cak Imin Jadi Cawapres Jokowi Tak Perlu Dibesar-besarkan

Kompas.com - 07/08/2018, 19:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menilai wajar upaya ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, untuk menjadi cawapres pendamping Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan hal itu sama dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang juga menjaring dukungan dari berbagai pihak agar bisa dipilih menjadi cawapres pendamping Jokowi.

"Pak Airlangga juga nyalon (cawapres Jokowi) ya, ketua partai besar, Pak Muhaimin juga usaha. Itu wajar partai besar," kata Karding di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: PKB Pastikan Tetap di Koalisi Jokowi Meski Cak Imin Tak Cawapres

Karena itu, ia mengatakan, tak perlu dibesar-besarkan bila Muhaimin berupaya dengan berbagai upaya agar bisa dipilih menjadi cawapres pendamping Jokowi.

Ia pun mengatakan hingga saat ini PKB tetap konsisten mengusung Jokowi di Pilpres 2019.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding di Kantor DPP PKB, Selasa (31/10/2017).KOMPAS.com/IHSANUDDIN Sekjen PKB Abdul Kadir Karding di Kantor DPP PKB, Selasa (31/10/2017).

 

Karding juga meminta semua pihak tak perlu mengkhawatirkan rekomendasi para kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang meminta Muhaimin menjadi cawapres Jokowi.

Baca juga: Ini Komentar Jokowi soal Usulan Kiai yang Ingin Cak Imin Jadi Cawapres

Ia menambahkan rekomendasi para Kiai NU itu merupakan aspirasi yang nantinya akan dibahas di internal PKB.

"Rekomendasi itu dipahami harus sebagai aspirasi. Silakan nanti kiai-kiai akan rapat lagi akan berdiskusi lagi baiknya bagaimana. Beliau-beliau punya pandangan sendiri, PKB sendiri kan yang dilahirkan oleh NU," lanjut Karding.

Sebelumnya, beberapa alim ulama dari sejumlah wilayah di Indonesia mendukung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin menjadi cawapres Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Jokowi Bakal Dengar Usulan Kiai NU agar Cak Imin Jadi Cawapres

Hal itu disampaikan para alim ulama yang merupakan perwakilan wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten seusai pertemuan di kantor PBNU, Sabtu (4/8/2018) malam.

"Aspirasi yang disampaikan para kiai bahwa para kiai sepakat untuk mendukung pencalonan Cak Imin sebagai cawapres bersama Pak Jokowi,” ujar Rois Syuriah PWNU Jawa Timur Anwar Iskandar dalam siaran pers seusai mengadakan pertemuan tertutup dengan para kyai se-Indonesia di Kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (4/8/2018) malam.

Anwar mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi dari para alim ulama ini untuk dimusyawarahkan dengan PBNU sehingga menjadi bagian aspirasi warga NU.

Baca juga: Kiai NU Usulkan Cak Imin Jadi Cawapres Jokowi, Ini Kata Sekjen PDI-P

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faisal menuturkan, sejumlah kiai yang hadir dalam forum ini rata-rata memiliki pesantren yang sangat besar dan sangat berpengaruh di masing-masing daerahnya.

Kiai yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Kiai Agoes Ali Masyhuri dari Jawa Timur, Abuya Muhtadi Dimyati dari Cidahu, Banten; KH Subhan Makmun dari Brebes.

“Tentunya aspirasi yang disampaikan malam ini merupakan bagian penting dalam perhelatan demokrasi ke depan,” ujar Helmy.

Kompas TV Pertemuan dengan para kiai di antaranya membahas mandat cak imin sebagai cawapres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com