Ini Komentar Jokowi soal Usulan Kiai yang Ingin Cak Imin Jadi Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo enggan menanggapi banyak soal rekomendasi para Kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang menginginkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapresnya.

Ia hanya mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan sesuatu yang baik.

"Ya baik, baik sekali, baik rekomendasi itu, mungkin baik ya," kata Jokowi usai memberikan pengarahan di acara pembekalan calon anggota legislatif (caleg) PDI-P di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Minggu (5/8/2018).

Namun, saat ditanya kembali terkait kelanjutan dari adanya rekomendasi itu, Jokowi justru berlalu meninggalkan para wartawan.

Sebelumnya, beberapa alim ulama dari sejumlah wilayah di Indonesia mendukung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin menjadi cawapres Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan para alim ulama yang merupakan perwakilan wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten seusai pertemuan di kantor PBNU, Sabtu (4/8/2018) malam.

"Aspirasi yang disampaikan para kiai bahwa para kiai sepakat untuk mendukung pencalonan Cak Imin sebagai cawapres bersama Pak Jokowi,” ujar Rois Syuriah PWNU Jawa Timur Anwar Iskandar dalam siaran pers seusai mengadakan pertemuan tertutup dengan para kyai se-Indonesia di Kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (4/8/2018) malam.

Anwar mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi dari para alim ulama ini untuk dimusyawarahkan dengan PBNU sehingga menjadi bagian aspirasi warga NU.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faisal menuturkan, sejumlah kiai yang hadir dalam forum ini rata-rata memiliki pesantren yang sangat besar dan sangat berpengaruh di masing-masing daerahnya.

Kiai yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Kiai Agoes Ali Masyhuri dari Jawa Timur, Abuya Muhtadi Dimyati dari Cidahu, Banten; KH Subhan Makmun dari Brebes.

“Tentunya aspirasi yang disampaikan malam ini merupakan bagian penting dalam perhelatan demokrasi ke depan,” ujar Helmy.