JK Minta Rencana Demo Ojek Online saat Pembukaan Asian Games Diredam

Kompas.com - 07/08/2018, 17:25 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (22/5/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap agar aksi demontrasi pengemudi ojek online pada pembukaan Asian Games tak terjadi.

Kalla meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk meredam gejolak yang terjadi sehingga rencana aksi batal digelar.

"Itu urusan Menhub untuk meredam itu dan juga menjaganya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Kalla Minta Ojek Online Tak Permalukan RI Saat Pembukaan Asian Games

Demo tersebut rencananya mengusung tuntutan kenaikan tarif dasar per kilometer, dan meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi ojek online.

Kalla mengakui, ojek online belum memiliki payung hukum yang kuat. Sebab angkutan roda dua bukanlah angkutan umum. Oleh karena itu, ia menilai perlu evaluasi soal aturan ojek online.

Meski belum memiliki dasar hukum yang kuat, namun ojek online tetap diberi keleluasaan beroperasi. Oleh karena itu, ia menilai pengemudi ojek online tak perlu menggelar demo.

Namun, jika demo tetap dilakukan, Kalla meminta Polri mengawal dan menjaga aksi tersebut. Termasuk menentukan aksi demontrasi digelar di titik-titik tertentu sehingga tak mengganggu pembukaan Asian Games.

Baca juga: Gagalnya Mediasi dan Rencana Ojek Online Demo Saat Asian Games...

Kalla tak ingin aksi demo diakukan dengan cara-cara yang tak simpatik seperti menutup jalan. Sebab hal itu akan mengganggu aktivitas masyarakat saat pembukaan Asian Games.

"Saya pikir pengelola atau pun sopir-sopir ojek online itu, pengemudi itu, tidak sampai hati merusak martabat bangsa supaya nanti pada waktunya bisa diselesaikan," kata dia.



Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X