Kalla meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk meredam gejolak yang terjadi sehingga rencana aksi batal digelar.
"Itu urusan Menhub untuk meredam itu dan juga menjaganya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Demo tersebut rencananya mengusung tuntutan kenaikan tarif dasar per kilometer, dan meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi ojek online.
Kalla mengakui, ojek online belum memiliki payung hukum yang kuat. Sebab angkutan roda dua bukanlah angkutan umum. Oleh karena itu, ia menilai perlu evaluasi soal aturan ojek online.
Meski belum memiliki dasar hukum yang kuat, namun ojek online tetap diberi keleluasaan beroperasi. Oleh karena itu, ia menilai pengemudi ojek online tak perlu menggelar demo.
Namun, jika demo tetap dilakukan, Kalla meminta Polri mengawal dan menjaga aksi tersebut. Termasuk menentukan aksi demontrasi digelar di titik-titik tertentu sehingga tak mengganggu pembukaan Asian Games.
Kalla tak ingin aksi demo diakukan dengan cara-cara yang tak simpatik seperti menutup jalan. Sebab hal itu akan mengganggu aktivitas masyarakat saat pembukaan Asian Games.
"Saya pikir pengelola atau pun sopir-sopir ojek online itu, pengemudi itu, tidak sampai hati merusak martabat bangsa supaya nanti pada waktunya bisa diselesaikan," kata dia.
https://nasional.kompas.com/read/2018/08/07/17255991/jk-minta-rencana-demo-ojek-online-saat-pembukaan-asian-games-diredam