Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Minta Ojek "Online" Tak Permalukan RI Saat Pembukaan Asian Games

Kompas.com - 07/08/2018, 16:55 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para pengemudi ojek online untuk mengurungkan niatnya mengelar aksi demonstrasi saat pembukaan Asian Games 2018 pada 18 Agustus.

Sebab, perhelatan Asian Games 2018 menyangkut martabat bangsa di mata dunia Internasional. Aksi demontrasi besar dinilai akan merusak gelaran pesta olahraga terbesar setelah Olimpiade itu.

"Asian Games ini menjaga kehormatan bangsa, janganlah dengan situasi yang sempit ini digunakan pula oleh teman-teman ojek online (untuk demo)," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Kalla memahami masih ada sejumlah masalah terkait operasional ojek online. Namun, ia mengingatkan agar martabat bangsa tetap diutamakan.

Baca juga: Gagalnya Mediasi dan Rencana Ojek "Online" Demo Saat Asian Games...

Kalaupun aksi demontrasi tetap dilakukan, Kalla meminta agar Kepolisian RI menjaga aksi tersebut. Ini termasuk menentukan aksi demontrasi di tempat tertentu, sehingga tak menganggu pembukaan Asian Games 2018.

"Bisa saja, silakan di sini di tempat yang tertentu, tapi tidak sampai mempermalukan kita," kata Wapres Kalla.

"Jangan di muka jalan yang menghalangi jalan dan segala macam. Itu juga tidak simpatik dan itu merusak kehormatan bangsa," ujarnya.

Kalla masih meyakini para pengemudi ojek online masih punya hati tak ingin merusak martabat bangsa dengan batal menggelar demo. Dengan adanya sikap kooperatif, maka ia percaya persolan ojek online bisa diselesaikan.

Kemarin, pengemudi ojek online mengancam tetap melakukan aksi demo saat pembukaan Asian Games 2018.

Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, demo tetap dilakukan karena mediasi antara pengemudi dan perusahaan ojek online, Go-Jek dan Grab, berakhir deadlock atau tak ada titik temu penyelesaian.

Demo tersebut rencananya mengusung tuntutan kenaikan tarif dasar per kilometer, dan meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi ojek online.

Kompas TV Bus Transjakarta juga disediakan Pemprov DKI untuk mengantar para atlet dari wisma atlet ke lokasi pertandingan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com