Kalla Minta Ojek "Online" Tak Permalukan RI Saat Pembukaan Asian Games

Kompas.com - 07/08/2018, 16:55 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para pengemudi ojek online untuk mengurungkan niatnya mengelar aksi demonstrasi saat pembukaan Asian Games 2018 pada 18 Agustus.

Sebab, perhelatan Asian Games 2018 menyangkut martabat bangsa di mata dunia Internasional. Aksi demontrasi besar dinilai akan merusak gelaran pesta olahraga terbesar setelah Olimpiade itu.

"Asian Games ini menjaga kehormatan bangsa, janganlah dengan situasi yang sempit ini digunakan pula oleh teman-teman ojek online (untuk demo)," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Kalla memahami masih ada sejumlah masalah terkait operasional ojek online. Namun, ia mengingatkan agar martabat bangsa tetap diutamakan.


Baca juga: Gagalnya Mediasi dan Rencana Ojek "Online" Demo Saat Asian Games...

Kalaupun aksi demontrasi tetap dilakukan, Kalla meminta agar Kepolisian RI menjaga aksi tersebut. Ini termasuk menentukan aksi demontrasi di tempat tertentu, sehingga tak menganggu pembukaan Asian Games 2018.

"Bisa saja, silakan di sini di tempat yang tertentu, tapi tidak sampai mempermalukan kita," kata Wapres Kalla.

"Jangan di muka jalan yang menghalangi jalan dan segala macam. Itu juga tidak simpatik dan itu merusak kehormatan bangsa," ujarnya.

Kalla masih meyakini para pengemudi ojek online masih punya hati tak ingin merusak martabat bangsa dengan batal menggelar demo. Dengan adanya sikap kooperatif, maka ia percaya persolan ojek online bisa diselesaikan.

Kemarin, pengemudi ojek online mengancam tetap melakukan aksi demo saat pembukaan Asian Games 2018.

Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, demo tetap dilakukan karena mediasi antara pengemudi dan perusahaan ojek online, Go-Jek dan Grab, berakhir deadlock atau tak ada titik temu penyelesaian.

Demo tersebut rencananya mengusung tuntutan kenaikan tarif dasar per kilometer, dan meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi ojek online.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X