Kompas.com - 07/08/2018, 16:55 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para pengemudi ojek online untuk mengurungkan niatnya mengelar aksi demonstrasi saat pembukaan Asian Games 2018 pada 18 Agustus.

Sebab, perhelatan Asian Games 2018 menyangkut martabat bangsa di mata dunia Internasional. Aksi demontrasi besar dinilai akan merusak gelaran pesta olahraga terbesar setelah Olimpiade itu.

"Asian Games ini menjaga kehormatan bangsa, janganlah dengan situasi yang sempit ini digunakan pula oleh teman-teman ojek online (untuk demo)," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Kalla memahami masih ada sejumlah masalah terkait operasional ojek online. Namun, ia mengingatkan agar martabat bangsa tetap diutamakan.

Baca juga: Gagalnya Mediasi dan Rencana Ojek "Online" Demo Saat Asian Games...

Kalaupun aksi demontrasi tetap dilakukan, Kalla meminta agar Kepolisian RI menjaga aksi tersebut. Ini termasuk menentukan aksi demontrasi di tempat tertentu, sehingga tak menganggu pembukaan Asian Games 2018.

"Bisa saja, silakan di sini di tempat yang tertentu, tapi tidak sampai mempermalukan kita," kata Wapres Kalla.

"Jangan di muka jalan yang menghalangi jalan dan segala macam. Itu juga tidak simpatik dan itu merusak kehormatan bangsa," ujarnya.

Kalla masih meyakini para pengemudi ojek online masih punya hati tak ingin merusak martabat bangsa dengan batal menggelar demo. Dengan adanya sikap kooperatif, maka ia percaya persolan ojek online bisa diselesaikan.

Kemarin, pengemudi ojek online mengancam tetap melakukan aksi demo saat pembukaan Asian Games 2018.

Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, demo tetap dilakukan karena mediasi antara pengemudi dan perusahaan ojek online, Go-Jek dan Grab, berakhir deadlock atau tak ada titik temu penyelesaian.

Demo tersebut rencananya mengusung tuntutan kenaikan tarif dasar per kilometer, dan meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi ojek online.

Kompas TV Bus Transjakarta juga disediakan Pemprov DKI untuk mengantar para atlet dari wisma atlet ke lokasi pertandingan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Nasional
ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Nasional
Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Nasional
Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Nasional
Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.