Kalla Minta Ojek "Online" Tak Permalukan RI Saat Pembukaan Asian Games

Kompas.com - 07/08/2018, 16:55 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para pengemudi ojek online untuk mengurungkan niatnya mengelar aksi demonstrasi saat pembukaan Asian Games 2018 pada 18 Agustus.

Sebab, perhelatan Asian Games 2018 menyangkut martabat bangsa di mata dunia Internasional. Aksi demontrasi besar dinilai akan merusak gelaran pesta olahraga terbesar setelah Olimpiade itu.

"Asian Games ini menjaga kehormatan bangsa, janganlah dengan situasi yang sempit ini digunakan pula oleh teman-teman ojek online (untuk demo)," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Kalla memahami masih ada sejumlah masalah terkait operasional ojek online. Namun, ia mengingatkan agar martabat bangsa tetap diutamakan.

Baca juga: Gagalnya Mediasi dan Rencana Ojek "Online" Demo Saat Asian Games...

Kalaupun aksi demontrasi tetap dilakukan, Kalla meminta agar Kepolisian RI menjaga aksi tersebut. Ini termasuk menentukan aksi demontrasi di tempat tertentu, sehingga tak menganggu pembukaan Asian Games 2018.

"Bisa saja, silakan di sini di tempat yang tertentu, tapi tidak sampai mempermalukan kita," kata Wapres Kalla.

"Jangan di muka jalan yang menghalangi jalan dan segala macam. Itu juga tidak simpatik dan itu merusak kehormatan bangsa," ujarnya.

Kalla masih meyakini para pengemudi ojek online masih punya hati tak ingin merusak martabat bangsa dengan batal menggelar demo. Dengan adanya sikap kooperatif, maka ia percaya persolan ojek online bisa diselesaikan.

Kemarin, pengemudi ojek online mengancam tetap melakukan aksi demo saat pembukaan Asian Games 2018.

Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, demo tetap dilakukan karena mediasi antara pengemudi dan perusahaan ojek online, Go-Jek dan Grab, berakhir deadlock atau tak ada titik temu penyelesaian.

Demo tersebut rencananya mengusung tuntutan kenaikan tarif dasar per kilometer, dan meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi ojek online.

Kompas TV Bus Transjakarta juga disediakan Pemprov DKI untuk mengantar para atlet dari wisma atlet ke lokasi pertandingan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diversi dalam Peradilan Pidana Anak: Pengertian, Syarat dan Tujuannya

Diversi dalam Peradilan Pidana Anak: Pengertian, Syarat dan Tujuannya

Nasional
Jenis-jenis Surat Perjalanan dalam Keimigrasian

Jenis-jenis Surat Perjalanan dalam Keimigrasian

Nasional
Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Pengertian dan Haknya

Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Pengertian dan Haknya

Nasional
KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

Nasional
Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Nasional
Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Nasional
Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Nasional
Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Nasional
Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Nasional
Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Nasional
Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.