Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Dinilai Masih Ragu Berada di Kubu Penantang Jokowi

Kompas.com - 25/07/2018, 17:23 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari PARA Syndicate Ari Nurcahyo menuturkan, pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa (24/7/2018) malam belum menemukan adanya kesepakatan bulat untuk resmi berkoalisi.

Menurut Ari, SBY masih ragu berada di kubu oposisi atau penantang, karena masih menimbang peluang bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi.

“Bila rintangan atau hambatan politik dengan PDI-P bisa diatasi sebelum tenggat waktu (pendaftaran capres-cawapres), SBY merasa lebih aman dan nyaman untuk berkoalisi mendukung Jokowi," katanya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: Pramono Anung: Mungkin, Rintangannya Ada di Pak SBY Sendiri...

Hal itu berkaitan erat dengan posisi puteranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang santer dikabarkan sebagai calon kuat Demokrat untuk Pilpres 2019.

Ari menilai, jika opsi kerjasama riil Demokrat dan Gerindra lebih cepat terwujud, baru bisa dipastikan Demokrat akan bergabung ke Gerindra.

Pengamat Politik PARA Syndicate Ari Nurcahyo.Fabian Januarius Kuwado Pengamat Politik PARA Syndicate Ari Nurcahyo.

“Pendeknya, bagaimana ruang komunikasi antara SBY dengan PDI-P (Megawati) dan SBY dengan Gerindra (Prabowo), mana yang bisa lebih intensif dan bisa lebih efektif menghasilkan kesepakatan konkrit,” Ari menambahkan.

Baca juga: Rabu Malam Ini, SBY Akan Bertemu Ketua Umum PAN

Selain alasan tersebut, alasan mengapa koalisi Demokrat-Gerindra belum terbentuk, yakni keduanya sedang menakar bagaimana peluang elektabilitas dan penerimaan mitra koalisi lain.

“Pembicaraan masih menjajaki tawar-menawar politik untuk membuka opsi kerjasama apa yang bisa dilakukan kedua partai (bersama mitra koalisi lain) di kubu penantang Jokowi, termasuk utamanya menimbang peluang opsi AHY sebagai cawapres Prabowo,” ujar Ari.

Sebelumnya, pertemuan antara SBY dengan Prabowo menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah kesamaan visi dan misi sebagai dasar untuk membangun koalisi dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Politisi PKS Apresiasi Sikap SBY soal AHY Cawapres Bukan Harga Mati

SBY mengungkapkan, sejak awal, jalan koalisi kedua parpol terbuka sangat lebar.

Meski demikian, SBY menuturkan, isu dan visi serta misi ini perlu disepakati lebih dulu sebelum menyatakan koalisi. Jika hal ini sudah disepakati, maka koalisi bisa lebih mudah terbangun.

"Saya katakan tersedia (berkoalisi). Koalisi yang efektif yang kokoh harus berangkat dari niat baik, good will. Harus saling menghormati, mutual respect, dan saling percaya, mutual trust, dan memiliki chemistry yang baik," ujar SBY.

Baca juga: Prabowo Merasa Dirinya Punya Kecocokan dengan SBY

Setelah pertemuan ini, SBY mengaku kedua parpol akan melakukan pertemuan-pertemuan lain untuk membahas secara detail dan teknis.

Kedua parpol juga membentuk tim kecil yang akan bertugas menyusun teknis persiapan koalisi kedua partai.

Dalam pertemuan ini, kedua parpol belum membuat kesepakatan soal posisi calon wakil presiden bagi Prabowo.

Baca juga: SBY: Bagi Demokrat, Cawapres Bukan Harga Mati

Namun, SBY memastikan koalisi Partai Demokrat dan Partai Gerindra dibangun untuk membawa Prabowo sebagai calon presiden.

Kedua parpol ini secara suara sudah cukup memenuhi syarat presidential threshold 20 persen kursi di DPR.

Kompas TV Usai pertemuan malam ini keduanya bersepakat kedepan untuk melakukan pertemuan yang lebih rutin dan teknis untuk menuju koalisi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com