Ombudsman Nilai Kinerja Satgas Saber Pungli Tak Efektif

Kompas.com - 20/07/2018, 14:09 WIB
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (20/7/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANAnggota Ombudsman RI Adrianus Meliala dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI melakukan kajian mengenai kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Dari kajian tersebut, Ombudsman menyimpulkan bahwa kinerja Satgas Saber Pungli tidak efektif.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala menyebut, ketidakefektifan kinerja Satgas Saber Pungli terlihat dari sejumlah aspek.

Baca juga: Ombudsman: Anggaran Jadi Hambatan Kinerja Saber Pungli

Beberapa di antaranya adalah aspek penanganan perkara, hasil penanganan, pembiayaan, dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan.

"Aspek-aspek tersebut cenderung memperlihatkan ketidakefektifan," ujar Adrianus dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Ketidakefektifan tersebut, ungkap Adrianus, disebabkan beberapa hambatan. Ia menyebut, hambatan yang dikeluhkan Unit Pelaksana Proyek (UPP) Provinsi sama dengan yang dikeluhkan UPP Kabupaten/Kota.

Baca juga: Ini Saran Ombudsman untuk Satgas Saber Pungli agar Bekerja Efektif

Kendala utama adalah anggaran yang minim. Selain itu, ketidakefektifan juga terjadi karena belum lengkapnya prosedur operasional standar (SOP).

"Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor Saber Pungli menjadi tidak efektif, karena terbukti dapat menambah kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan menjadi tidak optimal," tutur Adrianus.

SOP yang lengkap, terperinci, dan seragam dipandang Adrianus menjadi hal penting dalam pelaksanaan kerja Satgas Saber Pungli. Sebab, temuan Ombudsman membuktikan banyak UPP yang masih bingung dengan alur kerja Saber Pungli.

Baca juga: Kepala Syahbandar CPO Kabil Terkena OTT Tim Saber Pungli Polda

"Hal yang terpenting untuk meningkatkan efektivitas kinerja Saber Pungli saat ini adalah melengkapi SOP terlebih dahulu. Diperlukan SOP yang jelas, mampu dipahami dan diimplementasikan," jelas Adrianus.

Kajian mengenai efektivitas kerja Satgas Saber Pungli dilakukan Ombudsman RI pada April 2018 lalu. Fokus penelitian antara lain penanganan perkara, hasil penanganan, pembiayaan, serta kerugian negara yang berhasil diselamatkan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X