Kompas.com - 11/07/2018, 19:02 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/7/2018) sore. Reza JurnalistonJuru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/7/2018) sore.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan, pengajuan Peninjauan Kembali (PK) tidak bisa menghentikan eksekusi.

Febri menyatakan ini untuk menanggapi pengajuan PK mantan Menteri Agama Suryadharma Ali ke Mahkamah Agung.

Menurut Febri, ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

"Saya kira itu (PK) tegas ya, di UU MA itu sangat jelas diatur pelaksanaan PK tidak menghentikan eksekusi atau pelaksaan sebuah putusan. Jadi kami hanya melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Baca juga: Suryadharma Bantah Ajukan PK karena Artidjo Pensiun sebagai Hakim

KPK, kata Febri, masih yakin jika kasus yang menjerat Suryadarma Ali tersebut terbukti dan telah diuji secara berlapis sampai berkekuatan hukum tetap.

"Bahkan eksekusi juga sudah kami lakukan, baik eksekusi terhadap terpidana untuk penjara sesuai dengan keputusan pengadilan, juga lelang yang juga kami rencanakan dilakukan pada Rabu, 25 Juli 2018," kata Febri.

KPK memang berencana melelang sejumlah barang rampasan yang diperoleh, termasuk dalam kasus Suryadharma. Salah satunya adalah kain kiswah atau kain penutup Kabah yang disita dari Suryadharma Ali.

"Salah satu barang rampasan yang dilelang adalah satu helai kain kiswah, milik Suryadharma Ali," ujar Febri.

Selain kain tersebut, KPK juga melelang barang rampasan lain, seperti mobil, rumah, tanah dan handphone. Berdasarkan halaman http.lelangdjkn.kemenkeu.go.id, kain kiswah Suryadharma Ali dilelang dengan harga awal Rp 22.500.000.

Febri menyebutkan, lelang akan digelar pada 25 Juli mendatang di lantai 3, Gedung KPK, Kuningan Jakarta Pusat. Untuk syarat dan pendaftaran lelang secara detail sudah diumumkan di http.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

Baca juga: Merasa Didiskriminasi, Suryadharma Minta Pencabutan Hak Politiknya Dibatalkan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasatpol PP Sebut Sekitar 3.000 Orang Sambut Rizieq Shihab di Megamendung

Kasatpol PP Sebut Sekitar 3.000 Orang Sambut Rizieq Shihab di Megamendung

Nasional
Pengamat: Kinerja Wapres Tak Terlihat Karena Tak Terpublikasikan dengan Baik

Pengamat: Kinerja Wapres Tak Terlihat Karena Tak Terpublikasikan dengan Baik

Nasional
Mayoritas Publik Khawatir Terorisme, Pengamat Nilai Perlu Peran Pemuka Agama

Mayoritas Publik Khawatir Terorisme, Pengamat Nilai Perlu Peran Pemuka Agama

Nasional
Menkes Serahkan Santunan Kematian kepada 11 Ahli Waris Tenaga Kesehatan di DKI

Menkes Serahkan Santunan Kematian kepada 11 Ahli Waris Tenaga Kesehatan di DKI

Nasional
TNI Dukung Vaksin Buatan Dalam Negeri Selama Penuhi Persyaratan BPOM

TNI Dukung Vaksin Buatan Dalam Negeri Selama Penuhi Persyaratan BPOM

Nasional
Tindak Lanjuti Putusan MK Soal PSU Sabu Raijua, Ini Strategi yang Dilakukan KPU

Tindak Lanjuti Putusan MK Soal PSU Sabu Raijua, Ini Strategi yang Dilakukan KPU

Nasional
Tidak Bubarkan Kerumunan Acara Rizieq, Kecamatan Megamendung: Massa Begitu Banyak

Tidak Bubarkan Kerumunan Acara Rizieq, Kecamatan Megamendung: Massa Begitu Banyak

Nasional
Respons RSPAD soal 71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Respons RSPAD soal 71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Setahun Belum Putuskan Uji Materi UU KPK, MK Dinilai Sedang Cari Alasan Penolakan

Setahun Belum Putuskan Uji Materi UU KPK, MK Dinilai Sedang Cari Alasan Penolakan

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Camat Megamendung Tak Tahu Orang Pulang dari Luar Negeri Harus Karantina

Sidang Rizieq Shihab, Camat Megamendung Tak Tahu Orang Pulang dari Luar Negeri Harus Karantina

Nasional
Survei Kepuasan atas Wapres Rendah, Setwapres: Padahal Agenda Luar Biasa Banyak

Survei Kepuasan atas Wapres Rendah, Setwapres: Padahal Agenda Luar Biasa Banyak

Nasional
Tinjau Vaksinasi untuk Seniman dan Budayawan, Sandiaga Berharap Sektor Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Tinjau Vaksinasi untuk Seniman dan Budayawan, Sandiaga Berharap Sektor Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Nasional
Eks Pimpinan KPK Heran MK Belum Juga Putuskan Hasil Uji Materi UU KPK

Eks Pimpinan KPK Heran MK Belum Juga Putuskan Hasil Uji Materi UU KPK

Nasional
Anggota Komisi III Minta Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang

Anggota Komisi III Minta Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Kasatpol PP Bogor Beberkan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Megamendung

Sidang Rizieq Shihab, Kasatpol PP Bogor Beberkan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Megamendung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X