Refleksi Persatuan Pasca-Pilkada Serentak

MASA pemilihan kepala daerah acapkali menjadi masa yang kerap menimbulkan konflik. Kohesi sosial kita sebagai warga negara merenggang, bahkan tak jarang malah berubah menjadi permusuhan.

Kontestasi kepentingan yang mencuat ke ruang publik melalui intrik-intrik politik semestinya berhenti segera setelah pesta demokrasi usai.

Semua pihak harus kembali menggelorakan persatuan di atas hasil kontestasi, sepanas apa pun suasana psikologis pihak-pihak tertentu atas hasil yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain, demokrasi sejatinya mengajarkan kearifan kepada semua pihak untuk menerima apa pun hasil kompetisi dan tetap menjunjung persatuan di tengah banyaknya perbedaan yang mencuat selama proses kontestasi.

Negara ini sejatinya berdiri kokoh di atas fondasi persatuan, bukan di atas kepentingan satu atau beberapa kelompok.

Jadi, untuk mendamaikan persatuan dan demokrasi yang cenderung memecah-belah, memang dibutuhkan sebentuk sikap arif dalam menerima apa pun hasil dari kompetisi demokratik.

Signifikansi persatuan dapat kita lacak ke masa-masa penting pendirian bangsa ini. Secara historis, aksi melawan penjajahan dimulai dari organisasi-organisasi yang menyadari bahwa perlawanan terhadap penjajah hanya bisa berhasil jika ada satu konsep persatuan dan kebangsaan yang solid.

Upaya menuju persatuan dan kebangsaan tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan proses panjang. Stimulus untuk lahirnya rasa kebangsaan dan persatuan tersebut tidak lahir dengan mudah.

Oleh karena itu, akan sangat berbahaya jika euforia demokrasi justru melunturkan semangat persatuan di antara kita.

Setiap momentum kebangsaan adalah episode sejarah yang tidak terjadi dengan serta merta, tetapi butuh perjuangan.

Perjuangan dalam melahirkan episode kebangkitan nasional itu pun bukanlah perjuangan sederhana.

Tidak terkira besarnya pengorbanan yang telah diberikan para pahlawan pendiri bangsa ini untuk menuliskan kata "Republik Indonesia” dan menyusun benang-benang yang membentuk bendera Merah Putih.

Secara khusus, momentum kebangkitan nasional adalah salah satu momentum krusial yang pernah dihadapi Indonesia. Bahkan masa itu adalah masa di mana sebuah lompatan besar terjadi melampaui konsep kedaerahan, kesukuan, dan sikap serta perilaku tradisional menuju langkah solid membentuk sebuah bangsa.

Indonesia  menata diri untuk berserikat secara modern, membangun kekuatan dari susunan orang-orang yang plural, belajar menyelesaikan masalah dengan keputusan dan implementasi kolektif, mengubah dari perjuangan yang spontan menjadi perjuangan yang sistematis dan terencana.

Itulah saat di mana kita menyusun batas atau pagar dari sifat kebangsaan Indonesia. Pagar tersebut  tumbuh dalam landasan prinsip-prinsip bernegara. Pagar itu disusun satu demi satu, batu demi batu, hingga kemudian membentuk satu batas bangsa yang jelas: yakni Bangsa Indonesia.

Bangsa tersebut dibangun di atas banyak sekali golongan, penganut agama dan budaya yang berbeda-beda, yang bersepakat bekerja sama dan saling memakmurkan secara permanen. Pagar tersebut menjadi pembeda yang nyata antara Bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Nah, tugas generasi saat ini adalah menjaga batas yang telah ditetapkan tersebut. Ada prinsip-prinsip yang harus tetap menjadi identitas dari Indonesia, utamanya prinsip persatuan di atas kebinekaan. Jika prinsip-prinsip itu hilang, maka hilang pula Indonesia.

Adalah benar kata Presiden ke-40 Amerika Serikat Ronald Reagan, "Jika sebuah bangsa tidak mampu menjaga batasnya, maka ia tidak bisa disebut sebagai sebuah bangsa."

Barangkali Reagan mengacu pada batas fisik, yaitu perbatasan wilayah. Namun, boleh jadi juga tidak karena sifat bangsa tidak selamanya sama dengan sifat negara yang lebih banyak parameter fisiknya.

Definisi bangsa lebih bersifat abstrak dan merupakan kesepakatan antara banyak pihak. Seperti kata Benedict Anderson dalam Imagined Communities (1983), batas sebuah bangsa adalah kesadaran kolektif sekelompok orang mengenai nilai dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sejak pendirian bangsa tersebut.

Bung Karno pada pada awal kemerdekaan, dalam pidatonya selalu menekankan bahwa Indonesia mengusung semangat nasionalisme dengan tidak mengedepankan identitas primordial berupa etnik, agama maupun golongan kebangsawanan.

Itu kemudian menjadi salah satu prinsip dasar yang kita konstitusikan. Itulah yang sebenarnya susah payah ditegaskan mulai dari zaman Budi Utomo sampai Sumpah Pemuda.

Prinsip dasar diturunkan dalam batas kesadaran bahwa persatuan dan kesatuan yang berbasis ke-Indonesia-an adalah pembeda kita dengan orang dari bangsa lain.

Dengan sesama Melayu di Malaysia, misalnya, dengan sesama orang Jawa di Suriname, misalnya, atau dengan orang Ambon di Belanda, misalnya. Tanpa persatuan dan kesatuan di dalam kemajemukan, tidak ada lagi Indonesia.

Kemajemukan adalah saudara sejiwa dalam fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada saat ini.

Maka dari itu, setelah gontok-gontokan pasca pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, semangat persatuan dan pagar batas tersebut perlu ditegaskan kembali, agar spirit "perbedaan dan kebebasan" tidak merembes menjadi spirit perpecahan.

Untuk itu, penting sekali melakukan reaktualisasi prinsip dan pagar kebangsaan. Apalagi saat ini ada sebagian oknum atau kelompok yang berusaha membongkar pagar dan kemudian menghancurkan prinsip landasannya.

Konon, mereka adalah sebagian orang yang ingin mengubah kesepakatan dan konsensus bersama tentang Indonesia yang majemuk dan nasionalis.

Sebagaimana sering diceritakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di masa menjelang kemerdekaan Indonesia bahwa para pendiri bangsa dengan sangat sadar bersepakat untuk mendirikan negara untuk semua, bukan untuk satu atau beberapa kelompok saja.

Adapun para perusak bangsa yang nampak akhir-akhir ini berusaha mengarahkan Indonesia hanya untuk satu golongan.

Reaktualisasi perlu dilakukan dengan sistematis dan berkesinambungan karena mereka yang hendak merusak dasar, pagar, dan bangunan Indonesia juga melakukan upaya yang sistematis dan berkesinambungan.

Dalam konteks kekinian, pendekatan dan pemahaman tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Karena demokrasi telah disepakati sebagai aturan main utama, pendekatan yang dilakukan harus pula berupa pendekatan yang lunak, persuasif, dan partisipatif. Namun, bukan berarti pendekatan yang koersif tidak diperlukan.

Untuk para pihak yang jelas-jelas hendak menghancurkan bangunan bangsa dan negara, pemerintah sebagai pemegang amanat rakyat harus menegaskan kehadirannya dengan tingkat koersivitas yang terukur.

Untuk menangani radikalisme dan terorisme yang masif akhir-akhir ini, misalnya, tidak ada kata lain selain dengan langkah tegas.

Begitu pula dengan maraknya ujaran kebencian, fitnah, adu domba antar kelompok, selama masa pilkada, pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu untuk menjahitnya kembali, agar pagar batas dan persatuan tetap terjaga.