Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tagar #2019GantiPresiden yang Masif dan Perlawanan Relawan Jokowi...

Kompas.com - 04/07/2018, 10:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Tanda pagar #2019GantiPresiden kian masif disuarakan menjelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Setelah dikukuhkan sebagai sebuah gerakan masyarakat pada 6 Mei 2018, penggunaan tagar itu semakin mewarnai dinamika politik di ruang publik Tanah Air.

Dalam Pilkada Jawa Barat 2018, misalnya, pasangan Sudrajat-Syaikhu yang diusung oleh Patai Gerindra, PKS, dan PAN menggunakan tagar itu untuk membantu mendongkrak elektabilitas.

Pada pengujung acara debat di Balairung Universitas Indonesia, Depok, 14 Mei 2018, keduanya membentangkan kaus bertuliskan "2018 Asyik menang, 2019 ganti presiden".

Cara "Asyik" meningkatkan keterpilihannya di Jabar dengan cara mendompleng tagar itu diakui pula oleh rivalnya, Dedi Mulyadi. Timses Asyik disebut mengampanyekan tagar itu melalui selebaran, paket, dan sebagainya secara merata di permukiman Jabar hingga suara Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi tergerus.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Kampanye #2019GantiPresiden Sangat Masif di Jabar

Banyak yang merasa terkejut karena hampir dalam semua hasil survei, elektabilitas pasangan Asyik selalu berada pada urutan ketiga.

Namun, pada hitung cepat atau quick count pasangan itu menyalip ke urutan kedua dengan raihan suara lebih tinggi dibandingkan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.

Baru-baru ini, gerakan tagar itu hadir di kota kelahiran Jokowi, Solo. Penggunaan tagar itu dilakukan pada saat jalan sehat umat Islam Solo Raya yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Minggu, 1 Juli 2018.

Baca: Cerita di Balik Demo 2019 Ganti Presiden di Depan Gerai Markobar Milik Anak Jokowi

Seluruh peserta jalan sehat mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden.

Massa memusatkan titik kumpul di Lapangan Kota Barat, dekat gerai Markobar, usaha bisnis martabak milik putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Massa berjalan menyusuri sejumlah ruas jalan sambil membawa spanduk dan poster.

Relawan Jokowi menggelar senam bersama di Monas, Minggu (6/5/2018).Kompas.com/Sherly Puspita Relawan Jokowi menggelar senam bersama di Monas, Minggu (6/5/2018).
Relawan melawan

Ketua DPP Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, gerakan tagar tersebut adalah bagian aspirasi politik masyarakat yang dimobilisasi oleh partai politik oposisi pemerintah.

Namun, pihak relawan Jokowi tidak gentar dengan masifnya serbuan penggunaan tagar itu.

"Tagar ganti presiden itu aspirasi dari partai di luar pemerintahan. Tapi kami optimistis Jokowi tetap di hati rakyat ya," ujar Arie saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (3/7/2018).

Namun, Arie menilai, partai politik yang ikut menyebarluaskan tagar itu juga tidak memberikan solusi konkret, siapa yang diusung menjadi calon presidennya.

"Kita tunggu saja mereka mengajukan siapa dalam konstelasi Pilpres 2019," ujar dia.

Sambil menunggu rival yang nyata, lanjut Arie, relawan Jokowi akan terus melawan kampanye tagar di ruang-ruang publik. Namun, Arie menolak membeberkan strategi khusus untuk melawan penggunaan tagar itu.

"Kami terus mengonsolidasikan akar rumput. Pada waktunya kami akan menghadapi. Sabar, semua akan indah ya pada waktunya," ujar dia.

Baca juga: Jelang Pilpres, Golkar Siapkan Strategi Hadapi Kampanye #2019GantiPresiden

Projo juga yakin bahwa jumlah dukungan rakyat atas terpilihnya kembali Jokowi menjadi Presiden RI masih jauh lebih besar dan masif ketimbang gerakan #2019GantiPresiden.

Soal pendapat Dedi Mulyadi yang mengatakan tagar tersebut menggerus suaranya di Pilkada Jawa Barat, Arie tidak terlalu yakin soal itu.

"Jadi tidak kagetlah. Suara Asyik itu kan sama persis dengan suara tiga partai pengusungnya pada Pileg 2014 lalu," ujar Arie.

Seorang relawan berdiri di depan mobil komando deklarasi #2019GantiPresiden di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (6/5/2018).Kompas.com/Sherly Puspita Seorang relawan berdiri di depan mobil komando deklarasi #2019GantiPresiden di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (6/5/2018).
Dianggap manipulasi persepsi

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden seharusnya sudah tidak digunakan lagi oleh kelompok politik rival Joko Widodo.

Pasalnya, tagar itu tidak berkaitan dengan substansi pemilihan umum yang sesungguhnya, yakni memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan rakyat.

"Tagar #2019GantiPresiden itu hanya memanipulasi persepsi publik karena mau ganti presiden atau enggak, rakyat itu butuhnya perubahan," ujar Emrus dalam diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

Baca: Pengamat: Tagar #2019gantipresiden Hanya Memanipulasi Persepsi Publik

Emrus menilai, semestinya kelompok politik rival Jokowi menyuarakan nilai-nilai yang berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dipenuhi oleh pemerintahan saat ini.

Dengan demikian, narasi yang berkembang adalah adu program, adu ide, dan adu gagasan.

"Seharusnya narasi yang keluar itu perdebatan adu program, bukan hal-hal yang seperti ini. Masyarakat juga jadi lebih cerdas dalam pendidikan politik. Kampanye tagar itu harus diakhiri," ujar dia.

Meski demikian, Ketua DPP Partai Gerindra yang berada dalam satu forum diskusi itu menegaskan, partainya akan tetap memakai tagar #2019GantiPresiden.

Ke depan, tagar tersebut akan ditransformasikan sedemikian rupa agar berkaitan dengan program alternatif yang ditawarkan pihaknya.

Tagar itu diibaratkan sebagai pintu masuk agar masyarakat lebih mengerti isu-isu sosial kemasyarakatan yang kelak akan dikampanyekan pihaknya.

Kompas TV Fadli menambahkan, sebaiknya bukan dengan pembagian kaus putih, melainkan dengan kaus bertagar tandingan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com