Ini Gelar yang Pernah Diberikan Warga Nahdliyin kepada Soekarno

Kompas.com - 21/06/2018, 06:44 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan pada acara haul ke-48 Bung Karno, di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan pada acara haul ke-48 Bung Karno, di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6/2018).

BLITAR, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa Presiden pertama RI Soekarno pernah diberikan sebuah gelar oleh warga Nahdalatul Ulama ( NU) atau Nahdliyin.

Gelar yang diberikan kepada Sang Proklamator itu adalah Waliyyul Amri Ad-Dharuri bi As-Syaukah.

“Ini yang tidak akan pernah saya lupa seumur hidup, tidak pernah gelar ini dicabut oleh Nahdlatul Ulama,” ujar Megawati saat memberikan sambutan pada peringatan Haul ke-48 Bung Karno, di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6/2018).

Baca juga: Megawati: Saya Minta Warga Jawa Timur Menangkan Cucu Soekarno di Pilkada

Waliyyul Amri Ad-Dharuri bi As-Syaukah berarti pemimpin pemerintahan di masa darurat.

Gelar itu membuat kebijakan-kebijakan Bung Karno, sebagai pemimpin pemerintahan di masa darurat, mengikat secara sah bagi umat Islam dan bangsa Indonesia.

Gelar tersebut disahkan dalam Muktamar NU Tahun 1954 di Surabaya.

"Oleh sebab itu saya berbangga atas ketegasan sikap NU bahwa Pancasila dan NKRI adalah final," kata Megawati.

Baca juga: Rasa Haru Megawati Saat Warga Nahdliyin Ikut Peringati Haul ke-48 Bung Karno

Megawati juga mengungkapkan kedekatan dengan para tokoh Nahdlatul Ulama, antara lain Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Wahid Hasyim.

Presiden kelima RI itu pun meminta kalangan Soekarnois dan warga NU bahu-membahu untuk mencegah upaya-upaya yang ingin merusak persatuan bangsa Indonesia.

"Tidak ada siapa pun di negara ini yang dapat menggantikannya. Maka saya meminta dari kalangan Soekarnois dan NU, mari kita bahu membahu untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak negara dan bangsa kita," ucapnya.

Baca juga: Di Haul Bung Karno, Megawati Ucapkan Terima Kasih kepada Warga NU

Seusai sambutan Megawati, acara haul ke-48 Bung Karno dilanjutkan dengan Pengajian Kenduri 1001 Tumpeng, tausiyah oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, pembacaan Yasin dan tahlilan.

Selain Said Aqil Siradj, hadir beberapa tokoh Nahdlatul Ulama, antara lain Kiai Nurul Huda Djazuli, Kiai Zainuddin Djazuli, Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Fuad Djazuli.

Hadir pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan calon Wakil Gubernur Jatim Puti Guntur Soekarno.

Baca juga: Megawati dan Sejumlah Menteri Peringati Haul di Makam Bung Karno

Para menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara juga ikut hadir dalam acara tersebut, yakni, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menpora Imam Nahrawi, Menaker Hanif Dhakiri, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Menristek Mohamad Nasir dan Kepala BIN Budi Gunawan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X