Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peta Terkini Pertarungan di Pilkada Jabar Versi Charta Politika

Kompas.com - 08/06/2018, 04:00 WIB
Sandro Gatra

Editor

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Charta Politika, Yunarto Wijaya, rendahnya popularitas dua pasangan tersebut merupakan salah satu faktor mengapa mereka tak banyak dipilih warga Jabar.

"Tingkat pengenalan dua cagub lain jomplang. Bahkan tidak sampai 40 persen. Ngga dikenal, maka ngga disayang," ujar Yunarto.

"Agak sulit melihat membandingkan antara empat pasang calon yang tingkat pengenalannya berbeda jauh. Gap besar terjadi di Pilkada Jabar," tambah dia.

Parpol dan pendukung

Hasil survei terhadap pasangan calon itu tidak sejalan dengan elektabilitas parpol di Jabar.

Elektabilitas dua parpol yang mengusung Hasanuddin-Anton (PDI-P) dan Sudrajat-Syaikhu (Gerindra) justru berada di urutan atas.

Hasil survei, elektabilitas PDI-P di Jabar mencapai 22,1 persen. Sementara Gerindra di urutan kedua sebesar 14,7 persen.

Tingkat keterpilihan parpol lain berturut-turut, yakni Golkar (11,7 persen), PKS (8,2 persen), Demokrat (6,3 persen), PKB (6,2 persen), Nasdem (6,2 persen), PPP (6,1 persen), Perindo (3,4 persen), PAN (1,7 persen).

Dengan demikian, parpol tidak menjadi faktor utama dalam kemenangan pasangan calon.

Jika melihat data lebih dalam, hasil survei memperlihatkan pendukung PDI-P dan Gerindra tidak solid mendukung pasangan yang diusung partai.

Baca juga: Survei: Mayoritas Pendukung PDI-P Pilih 2DM, Gerindra Pilih Ridwan-UU

Mayoritas pendukung PDI-P (40,8 persen) malah memilih pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyani.

Padahal, Hasanuddin adalah Ketua DPD PDI-P Jabar.

Sementara mayoritas pendukung Gerindra (44,3 persen) malah memilih Ridwan-UU.

Mereka tidak sejalan dengan pilihan Gerindra, meski Sudrajat adalah kader Gerindra yang dipilih Prabowo Subianto.

Yunarto menekankan, hasil survei ini belum tentu menggambarkan hasil ketika pemungutan suara nantinya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com