Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Elektabilitas Ridwan-UU 37,3 persen, 2DM 34,5 Persen

Kompas.com - 07/06/2018, 16:48 WIB
Sandro Gatra

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas pasangan R Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyani berada di urutan teratas menjelang Pilkada Jawa Barat 2018.

Hal itu terlihat berdasarkan hasil Survei terbaru Charta Politika yang dirilis di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Charta Politika, Yunarto Wijaya memaparkan, elektabilitas Ridwan-UU sebesar 37,3 persen.

Sementara pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi sebesar 34,5 persen.

Angka kedua pasangan masih dalam rentang margin of error plus minus sebesar 2.83 persen. Artinya, tidak ada dari keduanya yang unggul.

Di bawah dua pasangan itu adalah Hasanuddin-Anton Charliyan sebesar 7,8 persen dan pasangan Sudrajat-Ahmat Syaikhu sebesar 7,6 persen.

Berdasarkan angka itu, kedua pasangan tersebut juga masih dalam rentang margin of error.

Sementara mereka yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 12,8 persen.

"Undecided voters itu akan menjadi curuk yang menentukan," ujar Yunarto.

Yonarto menjelaskan, pasangan Ridwan-UU unggul di wilayah Bandung Raya, Priangan Barat, dan Priangan Timur.

Sementara 2DM menguasai wilayah Cirebonan, Karawangan dan Megapolitan.

Pengumpulan data dilakukan pada 23-29 Mei 2018 melalui wawancara tatap muka 1200 responden dengan kuesioner terstruktur.

Yunarto mengaku, dana untuk melakukan survei tersebut berasal dari dana sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com