Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Jabar dan Jateng, Gerindra di Banten

Kompas.com - 07/06/2018, 07:44 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com —Charta Politika menggelar survei terkait elektabilitas partai politik di empat provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Hasil survei tersebut menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meraih elektabilitas tertinggi di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Dari 1.200 pemilih di Jawa Barat, sebesar 22,1 persen memilih PDI-P jika pemilu legislatif digelar saat ini. Sementara di Jawa Tengah, elektabilitas partai berlambang banteng itu mencapai 38,3 persen.

"Di Jabar, elektabilitas PDI-P tertinggi. Dan Jateng merupakan basis pendukung PDI-P," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan hasil survei di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Baca juga: Survei Indikator: 8 Partai Politik Terancam Gagal Lolos ke Senayan

Sementara itu, Provinsi Banten menjadi milik Partai Gerindra. Dari 800 responden, 20,6 persen memilih partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu. Disusul Partai Golkar di peringkat kedua dengan elektabilitas 15 persen dan PDI-P di peringkat ketiga dengan 14,4 persen.

Di Jawa Timur, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih berada di urutan pertama pilihan masyarakat. Elektabilitas PKB berada pada angka 25,1 persen.

Elektabilitas PDI-P di Jawa Timur juga terbilang cukup tinggi. PDI-P berada di urutan kedua dengan tingkat keterpilihan sebesar 20,3 persen, sedangkan Partai Gerindra hanya 10 persen.

Menurut Yunarto, kultur sosial politik menjadi salah satu faktor bagi warga Jawa Timur dalam menentukan pilihan partai politiknya. Tidak dimungkiri warga Jatim sangat kental dengan kultur Nahdlatul Ulama yang dekat dengan PKB.

Baca juga: Elektabilitas Mandek karena Tersandera Kasus E-KTP, Golkar Tak Khawatir

"Kultur politik jadi dasar bagi seorang warga Jatim untuk memilih. Saya NU maka saya pilih PKB. Saya Marhaen, maka saya pilih PDI-P," kata Yunarto.

Pengumpulan data survei Charta Politika dilakukan pada 23 hingga 29 Mei 2018 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Survei ini menggunakan metode acak bertingkat atau multistage random sampling pada tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,83 persen.

Unit sampling primer survei ini adalah desa/kelurahan dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang di 120 desa/kelurahan yang tersebar di empat provinsi tersebut.

Kompas TV Relawan #2019gantipresiden akan mendeklarasikan gerakan #2019gantipresiden di Taman Aspirasi Monas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com