Diperiksa KPK, Mantan KSAU Jelaskan Prosedur Pengadaan Alutsista TNI

Kompas.com - 06/06/2018, 19:26 WIB
Helikoper AgustaWestland AW101 di Hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Widodo S. Jusuf/ANTARA/POOL/17Helikoper AgustaWestland AW101 di Hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

"Ini betul-betul mendiskreditkan nama saya. Itu sama sekali tidak diklarifikasi dan minta maaf," kata Agus.

Baca juga: Kata Panglima TNI, Penyidikan Kasus AgustaWestland Tak Bisa Cepat

Penjelasan prosedur dan aturan

Kuasa hukum Agus, Teguh Samudra menyatakan, kliennya menjelaskan rangkaian prosedur dan aturan terkait pengadaan barang di TNI kepada penyidik KPK. Sebab, penyidik tak mengetahui proses pengadaan di dalam TNI.

"Itu dijelaskan aturan-aturan dari masalah RAPBN sampai peraturan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Pertahanan. Peraturan Menteri Pertahanan, Peraturan Panglima itu dijelaskan kepada penyidik," kata Teguh.

Hal itulah yang membuat pemeriksaan kliennya berlangsung sekitar tujuh jam. Teguh menilai, penetapan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan helikopter ini terkesan terburu-buru.

"Ini yang saya khawatirkan, kalau ini barang langka yang kita cari susah, alutsista ini kemudian disita tidak dipanasi, ibaratnya mobil, tidak untuk penerbangan ini akan hancur jadi besi tua. Nah yang rugi siapa? Kita-kita juga," kata dia.

Baca juga: Menelusuri Polemik Pembelian Heli AgustaWestland AW101

Ia juga mempertanyakan ketika pengadaan helikopter ini menimbulkan kerugian negara. Sebab, kontraknya masih berjalan dan uangnya telah diblokir. Situasi itu dinilainya menimbulkan kebingungan tersendiri.

"Ini yang harus bertanggung jawab siapa nih? Kalau ditanya apa hubungannya dengan penyedia barang, mana ada KSAU berhubungan dengan penyedia barang. Itu jauh sekali," kata dia.

Sementara itu tim kuasa hukum lainnya, Fadli menilai perkara ini masih prematur dan belum ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan akan adanya kerugian negara. Ia menilai perhitungan keuangan negara dilakukan sepihak oleh KPK.

Dalam kasus ini, TNI menetapkan lima orang tersangka dari jajarannya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X