Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gratifikasi yang Dilaporkan ke KPK, dari Perhiasan, iPhone X, Keris, hingga "Wine"

Kompas.com - 04/06/2018, 20:15 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi berbagai laporan penerimaan gratifikasi dari kementerian, lembaga, penyelenggara negara, PNS, BUMN hingga BUMD.

Sejak 1 Januari 2018 hingga 4 Juni 2018, KPK mengumumkan total penerimaan gratifikasi yang dinyatakan menjadi milik negara, sekitar Rp 6,2 miliar.

"Lebih tepatnya Rp 6.203.115.339 dalam bentuk uang sebesar Rp 5.449.324.132, dan dalam bentuk barang senilai Rp 753.791.207," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Dalam konferensi pers, tim gratifikasi KPK tampak menunjukkan sejumlah barang gratifikasi unik dan mewah yang telah diterima dari sejumlah pihak terkait.

Baca juga: Hingga Awal Juni 2018, KPK Terima Laporan Gratifikasi Senilai Rp 6,2 Miliar

Beberapa barang itu terdiri dari keris dengan sarung yang terbuat dari kayu cendana, perhiasan berlian dan permata, sejumlah kotak yang berisikan jam tangan mewah merek Audemars Piguet, serta tiga unit iPhone X.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan sejumlah barang pelaporan gratifikasi dari kementerian, lembaga, BUMN, BUMD hingga penyelenggara terkait dalam konferensi pers, Senin (4/6/2018). Sejumlah perhiasan mewah dan jam tangan turut ditampilkan tim gratifikasi KPK.DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan sejumlah barang pelaporan gratifikasi dari kementerian, lembaga, BUMN, BUMD hingga penyelenggara terkait dalam konferensi pers, Senin (4/6/2018). Sejumlah perhiasan mewah dan jam tangan turut ditampilkan tim gratifikasi KPK.
Di bawah jenis-jenis barang itu, tim gratifikasi juga menyelipkan beberapa lembar kain khas daerah berwarna merah.

Selain itu terdapat pula satu kotak besar warna hitam yang berisi sebuah hiasan berlapis emas dan sebuah botol minuman anggur atau wine.

Giri juga memaparkan, instansi yang paling besar nilai Iaporan gratifikasinya adalah Kementerian Keuangan sekitar Rp 2.8 miIiar, Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 197 juta, Kementerian Kesehatan Rp 64,3 juta, Otoritas Jasa Keuangan Rp 47,5 juta, dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 44,1juta.

Giri menilai, tren pelaporan gratifikasi dari kementerian, lembaga, penyelenggara negara, BUMN, dan BUMD semakin membaik.

"Artinya ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tingkat kebenaran pelaporan gratifikasi semakin membaik," kata Giri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan sejumlah barang pelaporan gratifikasi dari kementerian, lembaga, BUMN, BUMD hingga penyelenggara terkait dalam konferensi pers, Senin (4/6/2018). Sejumlah jam tangan mewah dan sebuah unit Iphone X turut ditampilkan tim.gratifikasi KPK.DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan sejumlah barang pelaporan gratifikasi dari kementerian, lembaga, BUMN, BUMD hingga penyelenggara terkait dalam konferensi pers, Senin (4/6/2018). Sejumlah jam tangan mewah dan sebuah unit Iphone X turut ditampilkan tim.gratifikasi KPK.
Sementara dari frekuensi laporan penerimaan gratifikasi terbanyak sejak Januari 2015 hingga 4 Juni 2018, Kementerian Agama menempati urutan pertama dengan 59 laporan. Setelah itu, disusul Kementerian Perhubungan 58 laporan, Kementerian Kesehatan 50 laporan, dan Pemprov DKI Jakarta 45 laporan

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengapresiasi berbagai laporan penerimaan gratifikasi yang telah disampaikan oleh berbagai pihak.

Ia juga berharap pada bulan Ramadhan hingga Lebaran nanti seluruh pihak terkait untuk kooperatif menghindari berbagai upaya yang mengarah pada dugaan gratifikasi.

Agus juga mengingatkan kepada seluruh pihak terkait untuk segera melaporkannya ke KPK atau unit pengendali gratifikasi di kementerian dan lembaga terkait.

"Saya sudah menandatangani surat ke seluruh lembaga dan kementerian termasuk asosiasi dan pimpinan perusahaan yang pada intinya adalah tentang pengendalian gratifikasi. Tradisi (Ramadhan) ini jangan sampai dikotori oleh hal lain yang sifatnya gratifikasi," kata Agus.

Kompas TV Jelang Pemilihan Kepala Daerah, justru para petahana ditangkap atau jadi tersangka KPK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Nasional
Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com