Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Kementerian/Lembaga Peraih WTP Tahun 2017 Meningkat

Kompas.com - 04/06/2018, 13:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah kementerian dan lembaga yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meningkat dibandingkan tahun 2016.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan kementerian dan lembaga diserahkan BPK kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Senin (4/6/2018) pagi.

"BPK mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, baik di tingkat kementerian/ lembaga, maupun di tingkat konsolidasi," ujar Ketua BPK Moemahadi Soerja Djanegara, dalam sambutan acara penyerahan LHP.

Baca juga: Kabupaten Gresik Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017, BPK memberikan opini WTP kepada 80 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Jumlah ini meningkat 7 persen dibandingkan tahun lalu. Diketahui, jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2016 yang meraih predikat WTP, yakni berjumlah 74.

Sementara itu, predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2017 ini diberikan ke 6 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2016 sebelumnya yang berjumlah 8 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Baca juga: BPK Temukan Belanja Pemerintah Tidak Sesuai Ketentuan pada Laporan Keuangan 2017

Adapun, predikat Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) tahun 2017 diberikan kepada 2 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Jumlah ini juga menurun dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 6 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Presiden Jokowi mengapresiasi segala peningkatan kualitas LHP tersebut. Namun ia berharap agar kementerian dan lembaga terus memperbaiki kualitas LHP agar memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

"Kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki sehingga tidak ada lagi yang (meraih predikat) TMP, syukur juga kalau tidak ada yang WDP. Syukur-syukur WTP. Yang masih meraih WDP dan TMP perlu melakukan terobosan dan upaya sehingga tahun ini bisa bagus lagi," ujar Jokowi.

Kompas TV pemprov DKI berharap mampu meraih opini WTP dari BPK.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com