Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lawan Bibit Radikalisme, Konflik Politik Dinilai Harus Ditekan

Kompas.com - 28/05/2018, 08:42 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz mengingatkan, benih-benih radikalisme bisa terjadi akibat konflik politik yang terus dipelihara.

Ia mencontohkan, Indonesia punya pengalaman pahit dalam Pilkada DKI Jakarta tahun lalu yang menimbulkan gesekan konflik yang cukup keras.

"Bagaimana kekuatan politik hitam memanfaatkan radikalisme agama sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, kita tak mau lagi yang terjadi di 2017 itu diulang lagi, direplikasi di 2018," kata dia saat ditemui usai penganugerahan Maarif Award 2018 di studio Metro TV, Jakarta, Minggu (27/5/2018) malam.

Baca juga: Peran Masyarakat Sipil dalam Kontra Radikalisme Harus Diperkuat

Darraz mengakui situasi itu mengkhawatirkan dan bisa terjadi lagi di tahun ini.

Upaya politisasi tempat ibadah, ayat-ayat suci harus dihindari hanya demi kepentingan kekuasaan sesaat.

Ia menilai bahwa politisasi keagamaan sangat rentan membuat masyarakat takut dan mengakibatkan konflik yang berkepanjangan.

"Mohon maaf, dulu ada larangan menyolatkan orang yang mendukung calon tertentu, itu bagaimana bahasa agama dipakai untuk kampanye negatif, orang kan jadi takut karena tidak akan disolatkan akhirnya tidak memilih. Nah hal semacam ini harus kita jaga, semua pihak harus berperan," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Diharapkan Perkuat Program Kontra Radikalisme sebagai Gerakan Nasional

Ia berharap agar identitas SARA dan ajaran keagamaan harus steril dari unsur politis yang bisa memancing konflik.

 

Kontra radikalisme

Ia memandang masyarakat Indonesia masih rentan dan belum bisa memilah secara jelas nilai keagamaan yang benar dan yang disalahgunakan.

Situasi itu membuka celah peningkatan kejahatan terorisme, sehingga perlu bagi seluruh elemen masyarakat melakukan kontra radikalisme.

"Kondisi kebangsaan kita sangat rentan disusupi kelompok teroris. Kita harus perkuat jangan sampai rentan," kata Darraz.

Baca juga: JK Ungkap Sulitnya Dewan Masjid Indonesia Ikut Cegah Paham Radikalisme

Salah satu langkah konkret adalah melalui pendidikan di berbagai tingkatan. Darraz meyakini pendidikan menjadi kunci untuk mencegah radikalisme.

Misalnya, lembaga pendidikan harus membangun daya kritis generasi muda dalam mencerna informasi di dunia maya. Sebab, paham radikalisme juga disusupi lewat dunia siber.

Darraz juga mengimbau agar organisasi masyarakat sipil dan keagamaan moderat bisa berperan strategis dalam melawan narasi radikalisme dengan narasi tandingan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com