JK Ungkap Sulitnya Dewan Masjid Indonesia Ikut Cegah Paham Radikalisme

Kompas.com - 25/05/2018, 23:28 WIB
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla saat acara buka puasa bersama DMI di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (25/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla saat acara buka puasa bersama DMI di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (25/5/2018).
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengungkap alasan pihaknya sulit ikut menangkal radikalisme yang ada.

Menurut Kalla, para pengurus DMI masih disibukkan mencari dana untuk membangun masjid dan menggaji takmirnya.

"Di Malaysia semua masjid dibangun pemerintah takmirnya digaji pemerintah. Kita dibangun masyarakat," kata Kalla di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Baca juga: Dewan Masjid Larang Masjid jadi Tempat Kampanye

Bahkan, kata Kalla, keberadaan kotak amal di masjid-masjid hanya terlihat di Indonesia dan Pakistan .

"Di Malaysia, Brunei Darussalam, apalagi di Mekkah tak ada," ucap Kalla.

Berbeda dengan Masjid Istiqlal yang mendapatkan dana dari pemerintah khususnya Kementerian Agama.

"Istiqlal terima beres saja kan, dapat dananya dari Kemenag. Kalau masjid di kampung kotak amal yang beredar," kata dia.

Baca juga: Titip Pesan ke DMI, Ulama Arab Saudi Ingin Masjid Indonesia Dijaga sebagai Pemersatu Umat

Kalla pun mengimbau agar DMI turut serta dalam menjaga umat dari paham-paham radikalisme yang mewabah saat ini.

"Bagaimana pentingnya koordinasi. Kepentingan umat kita jaga baik. Agar masjid berfungsi baik," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Nasional
Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Nasional
Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Nasional
Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X