Kompas.com - 28/05/2018, 08:42 WIB
Direktur Eksekutif Maarif Institute, Muhammad Abdullah Darraz ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (8/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDirektur Eksekutif Maarif Institute, Muhammad Abdullah Darraz ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz mengingatkan, benih-benih radikalisme bisa terjadi akibat konflik politik yang terus dipelihara.

Ia mencontohkan, Indonesia punya pengalaman pahit dalam Pilkada DKI Jakarta tahun lalu yang menimbulkan gesekan konflik yang cukup keras.

"Bagaimana kekuatan politik hitam memanfaatkan radikalisme agama sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, kita tak mau lagi yang terjadi di 2017 itu diulang lagi, direplikasi di 2018," kata dia saat ditemui usai penganugerahan Maarif Award 2018 di studio Metro TV, Jakarta, Minggu (27/5/2018) malam.

Baca juga: Peran Masyarakat Sipil dalam Kontra Radikalisme Harus Diperkuat

Darraz mengakui situasi itu mengkhawatirkan dan bisa terjadi lagi di tahun ini.

Upaya politisasi tempat ibadah, ayat-ayat suci harus dihindari hanya demi kepentingan kekuasaan sesaat.

Ia menilai bahwa politisasi keagamaan sangat rentan membuat masyarakat takut dan mengakibatkan konflik yang berkepanjangan.

"Mohon maaf, dulu ada larangan menyolatkan orang yang mendukung calon tertentu, itu bagaimana bahasa agama dipakai untuk kampanye negatif, orang kan jadi takut karena tidak akan disolatkan akhirnya tidak memilih. Nah hal semacam ini harus kita jaga, semua pihak harus berperan," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Diharapkan Perkuat Program Kontra Radikalisme sebagai Gerakan Nasional

Ia berharap agar identitas SARA dan ajaran keagamaan harus steril dari unsur politis yang bisa memancing konflik.

 

Kontra radikalisme

Ia memandang masyarakat Indonesia masih rentan dan belum bisa memilah secara jelas nilai keagamaan yang benar dan yang disalahgunakan.

Situasi itu membuka celah peningkatan kejahatan terorisme, sehingga perlu bagi seluruh elemen masyarakat melakukan kontra radikalisme.

"Kondisi kebangsaan kita sangat rentan disusupi kelompok teroris. Kita harus perkuat jangan sampai rentan," kata Darraz.

Baca juga: JK Ungkap Sulitnya Dewan Masjid Indonesia Ikut Cegah Paham Radikalisme

Salah satu langkah konkret adalah melalui pendidikan di berbagai tingkatan. Darraz meyakini pendidikan menjadi kunci untuk mencegah radikalisme.

Misalnya, lembaga pendidikan harus membangun daya kritis generasi muda dalam mencerna informasi di dunia maya. Sebab, paham radikalisme juga disusupi lewat dunia siber.

Darraz juga mengimbau agar organisasi masyarakat sipil dan keagamaan moderat bisa berperan strategis dalam melawan narasi radikalisme dengan narasi tandingan.

"Misalnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama punya narasi Islam Nusantara. Kemudian Muhammadiyah Islam berkemajuan, itu alternatif narasi memberikan narasi tandingan," katanya.

Baca juga: UU Antiterorisme Tak Cukup untuk Antisipasi Gerakan Radikalisme

Dengan demikian, masyarakat semakin sadar bahwa ajaran agama yang benar mengajarkan nilai toleransi, kepedulian, kasih sayang, dan kelembutan dengan sesama manusia.

Di sisi lain, Darraz juga menekankan pentingnya merangkul seluruh tokoh masyarakat dan keagamaan dalam melawan penafsiran negatif atas doktrin agama yang disalahgunakan oleh kelompok teroris.

"Misalnya konsep jihad, ini di publik ini kadung disalahpahami, jihad diartikan berperang mengangkat senjata memerangi kaum kafir, dan kaum kafir dimaknai non muslim. Ini pemahaman keliru," kata dia.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Azyumardi Azra Anggap Perlu Kurikulum Kebangsaan

Al Quran sendiri tak pernah mendefinisikan konsep jihad seperti itu. Darraz mengungkapkan, Islam mengajarkan konsep jihad secara beragam, positif dan membawa kemaslahatan bagi umat.

Di sisi lain, juga terdapat konsep khilafah yang disalahgunakan oleh pihak tertentu. Menurut dia, tak ada ajaran Islam yang berbicara konsep khilafah sebagai sebuah entitas politik kekuasaan.

Konsep yang dimaksud diartikan bahwa manusia memiliki peran yang strategis dalam mengelola bumi demi kebaikan sesama. Darraz menegaskan, konsep khilafah berlaku secara universal bagi seluruh manusia.

Baca juga: Kapolda Jatim Ajak Ulama Deteksi Dini Bibit Radikalisme

Oleh karena itu, ia berharap penguatan masyarakat sipil dalam kontra radikalisme bisa membuat bangsa ini tak terperosok pada konflik sektarian dan penyebaran paham radikalisme.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X