Ajukan Upaya Hukum PK, Anas Bantah karena Hakim Artidjo Pensiun

Kompas.com - 24/05/2018, 14:08 WIB
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dipindahkan dari rumah tahanan KPK di Jakarta ke lapas Sukamiskin di Bandung, Rabu (17/6/2015). Ambaranie Nadia K.MMantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dipindahkan dari rumah tahanan KPK di Jakarta ke lapas Sukamiskin di Bandung, Rabu (17/6/2015).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ( PK). Saat ditanya, Anas membantah pengajuan itu dilakukan karena Hakim Agung Artidjo Alkostar sudah memasuki masa pensiun.

"Oh tidak. Tidak ada hubungannya, karena perkara saya itu kasasinya dipegang oleh Pak Artidjo," ujar Anas saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018).

Menurut Anas, sesuai ketentuan, hakim yang telah memegang perkara kasasi, tidak akan diberikan tugas untuk menangani pemohon yang sama pada tingkat PK. Dengan demikian, menurut Anas, kapan pun PK diajukan, Artidjo tidak akan lagi menangani perkara yang ia hadapi.

Baca juga: Jika Pencabutan Hak Politik Dibatalkan Lewat PK, Apa Rencana Anas Urbaningrum?

Anas mengatakan, secara pribadi dia menghormati dan merespek Artidjo selaku Hakim Agung. Namun, Anas merasa putusan kasasi yang dipimpin Artidjo dalam kasusnya, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

"Tetapi, memang ini terkait dengan putusan Pak Artidjo, putusan yang buat saya tidak kredibel. Kalau Pak artidjo mengerti persis, saya yakin Pak Artidjo akan menyesal dengan putusannya itu," kata Anas.

Hakim Agung Artidjo Alkostar dikenal sebagai hakim "galak" dalam menjatuhkan hukuman, terutama bagi para koruptor.

Baca juga: Merasa Vonis MA Tak Adil, Anas Urbaningrum Ajukan PK

Vonis berat menanti terpidana koruptor jika kasasinya ditangani Artidjo. Ketukan "palu" Artidjo begitu menakutkan.

Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan politisi pernah ditangani Artidjo. Sebut saja Luthfi Hasan Ishaaq, Angelina Sondakh, Akil Mochtar, hingga Anas Urbaningrum.

Namun, Artidjo telah memasuki masa pensiun terhitung sejak Selasa (22/5/2018). 

Kompas TV Namun, Anas membantah, jika pertemuan ini membahas proyek KTP elektronik, melainkan konsolidasi partai politik.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Nasional
KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Nasional
MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

Nasional
Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Nasional
Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Rombak Anggaran demi Tangani Pandemi...

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Rombak Anggaran demi Tangani Pandemi...

Nasional
Diabadikan Jadi Nama Jalan di UEA, Jokowi: Bukan untuk Saya, tapi Indonesia

Diabadikan Jadi Nama Jalan di UEA, Jokowi: Bukan untuk Saya, tapi Indonesia

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Pengesahan 3 UU Kontroversial

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Pengesahan 3 UU Kontroversial

Nasional
Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Nasional
Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Nasional
Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X