Jika Pencabutan Hak Politik Dibatalkan Lewat PK, Apa Rencana Anas Urbaningrum? - Kompas.com

Jika Pencabutan Hak Politik Dibatalkan Lewat PK, Apa Rencana Anas Urbaningrum?

Kompas.com - 24/05/2018, 13:46 WIB
Anas Urbaningrum jadi saksi di sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/11/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Anas Urbaningrum jadi saksi di sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Selain memohon pengurangan pidana penjara, Anas juga meminta agar pencabutan hak politik dibatalkan oleh hakim.

Lantas, apabila permohonan itu dikabulkan, akankah Anas kembali ke dunia politik?

"Jangan terlalu jauh. Saya tidak membayangkan terlalu jauh. Buat saya, yang paling pokok sekarang adalah konsentrasi untuk mencari keadilan. Mendapatkan putusan yang adil itu buat saya sudah cukup," kata Anas saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018).

Bagi Anas, kembali ke dunia politik bukan lagi sesuatu yang penting untuk saat ini. Apalagi, menurut Anas, kiprahnya di bidang politik sebelum terjerat kasus korupsi, karena didorong permintaan orang lain.

Yang pasti, kata dia, masih banyak profesi yang bisa dijalankan selain kembali berkecimpung dalam urusan politik.

"Jadi untuk bisa hidup di negeri ini dengan baik dan punya kiprah, punya manfaat, tidak harus menjadi politisi. Boleh jadi politisi, boleh jadi petani, boleh jadi pedagang, boleh jadi nelayan, boleh jadi apa saja, boleh jadi ustad juga kan?," kata Anas.

Sebelumnya, Mahkamah Agung memperberat hukuman terhadap Anas Urbaningrum, setelah menolak kasasi yang diajukannya. Anas yang semula dihukum tujuh tahun penjara kini harus mendekam di rumah tahanan selama 14 tahun.

Baca juga: Merasa Vonis MA Tak Adil, Anas Urbaningrum Ajukan PK

Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan. Krisna menjelaskan, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara.

Apabila uang pengganti ini dalam waktu satu bulan tidak dilunasi, maka seluruh kekayaannya akan dilelang. Apabila masih juga belum cukup, ia terancam penjara selama empat tahun.

Majelis hakim yang memutus kasus tersebut terdiri dari Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, dan MS Lumme. MA mengabulkan pula permohonan jaksa penuntut umum dari KPK yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam menduduki jabatan publik.

Majelis menilai, pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan bahwa hak Anas untuk dipilih dalam jabatan publik tidak perlu dicabut adalah keliru. Sebaliknya, MA justru berpendapat bahwa publik atau masyarakat justru harus dilindungi dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin.


Terkini Lainnya

Senin Ini Pendaftaran Ditutup, Berikut 'Update' Jumlah Pelamar CPNS

Senin Ini Pendaftaran Ditutup, Berikut "Update" Jumlah Pelamar CPNS

Nasional
Program Naturalisasi Sungai Gubernur DKI Dinilai Tak Terlihat di Lapangan

Program Naturalisasi Sungai Gubernur DKI Dinilai Tak Terlihat di Lapangan

Megapolitan
Uang Lebih dari Rp 1,5 Miliar dalam OTT Pejabat di Bekasi Diduga Bukan yang Pertama

Uang Lebih dari Rp 1,5 Miliar dalam OTT Pejabat di Bekasi Diduga Bukan yang Pertama

Nasional
Kemendikbud Buka Rekuitmen Kepala Sekolah dan Guru di Luar Negeri

Kemendikbud Buka Rekuitmen Kepala Sekolah dan Guru di Luar Negeri

Edukasi
Buya Syafii: Agama Tak Bisa Pisah dari Politik, Tapi Jangan Jadi Kendaraan Politik

Buya Syafii: Agama Tak Bisa Pisah dari Politik, Tapi Jangan Jadi Kendaraan Politik

Nasional
Menristek Dikti Perpanjang Masa Jabatan Rektor Unimal Aceh Utara

Menristek Dikti Perpanjang Masa Jabatan Rektor Unimal Aceh Utara

Regional
Peluru di Ruangan Anggota DPR Mengenai Kerudung Seorang Tenaga Ahli

Peluru di Ruangan Anggota DPR Mengenai Kerudung Seorang Tenaga Ahli

Nasional
Polisi Olah TKP Peluru Nyasar di Gedung DPR

Polisi Olah TKP Peluru Nyasar di Gedung DPR

Megapolitan
Polisi Cari Saksi di Sekitar Lokasi Peluru Nyasar Gedung DPR

Polisi Cari Saksi di Sekitar Lokasi Peluru Nyasar Gedung DPR

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Kajian Revisi Perda soal Pelarangan Becak

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Kajian Revisi Perda soal Pelarangan Becak

Megapolitan
Polri Minta Peserta Pemilu Hadirkan Kampanye Sejuk

Polri Minta Peserta Pemilu Hadirkan Kampanye Sejuk

Nasional
Advokat Lucas Yakin Keterangan Eddy Sindoro Akan Buktikan Dirinya Tak Bersalah

Advokat Lucas Yakin Keterangan Eddy Sindoro Akan Buktikan Dirinya Tak Bersalah

Nasional
'Bangkai' Jembatan Kuning Diincar Warga dan 5.000 Huntara Disiapkan, Ini 5 Fakta Baru Gempa Sulteng

"Bangkai" Jembatan Kuning Diincar Warga dan 5.000 Huntara Disiapkan, Ini 5 Fakta Baru Gempa Sulteng

Regional
Wapres Minta Polri Jangan Biarkan Para Begal Beraksi

Wapres Minta Polri Jangan Biarkan Para Begal Beraksi

Nasional
Polisi Periksa Peluru yang Mengenai Ruangan Anggota DPR

Polisi Periksa Peluru yang Mengenai Ruangan Anggota DPR

Megapolitan
Close Ads X