Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/05/2018, 13:46 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Selain memohon pengurangan pidana penjara, Anas juga meminta agar pencabutan hak politik dibatalkan oleh hakim.

Lantas, apabila permohonan itu dikabulkan, akankah Anas kembali ke dunia politik?

"Jangan terlalu jauh. Saya tidak membayangkan terlalu jauh. Buat saya, yang paling pokok sekarang adalah konsentrasi untuk mencari keadilan. Mendapatkan putusan yang adil itu buat saya sudah cukup," kata Anas saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018).

Bagi Anas, kembali ke dunia politik bukan lagi sesuatu yang penting untuk saat ini. Apalagi, menurut Anas, kiprahnya di bidang politik sebelum terjerat kasus korupsi, karena didorong permintaan orang lain.

Yang pasti, kata dia, masih banyak profesi yang bisa dijalankan selain kembali berkecimpung dalam urusan politik.

"Jadi untuk bisa hidup di negeri ini dengan baik dan punya kiprah, punya manfaat, tidak harus menjadi politisi. Boleh jadi politisi, boleh jadi petani, boleh jadi pedagang, boleh jadi nelayan, boleh jadi apa saja, boleh jadi ustad juga kan?," kata Anas.

Sebelumnya, Mahkamah Agung memperberat hukuman terhadap Anas Urbaningrum, setelah menolak kasasi yang diajukannya. Anas yang semula dihukum tujuh tahun penjara kini harus mendekam di rumah tahanan selama 14 tahun.

Baca juga: Merasa Vonis MA Tak Adil, Anas Urbaningrum Ajukan PK

Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan. Krisna menjelaskan, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara.

Apabila uang pengganti ini dalam waktu satu bulan tidak dilunasi, maka seluruh kekayaannya akan dilelang. Apabila masih juga belum cukup, ia terancam penjara selama empat tahun.

Majelis hakim yang memutus kasus tersebut terdiri dari Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, dan MS Lumme. MA mengabulkan pula permohonan jaksa penuntut umum dari KPK yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam menduduki jabatan publik.

Majelis menilai, pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan bahwa hak Anas untuk dipilih dalam jabatan publik tidak perlu dicabut adalah keliru. Sebaliknya, MA justru berpendapat bahwa publik atau masyarakat justru harus dilindungi dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin.

Kompas TV Namun, Anas membantah, jika pertemuan ini membahas proyek KTP elektronik, melainkan konsolidasi partai politik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.