Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Sejumlah Lembaga Survei, Waketum Gerindra Sebut Elektabilitas Jokowi Justru Turun Tajam

Kompas.com - 22/05/2018, 03:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono menegaskan, partainya tidak mempersoalkan hasil survei sejumlah lembaga yang menempatkan elektabilitas Prabowo Subianto selalu di bawah Joko Widodo.

Ia mengatakan, partainya tidak mendasarkan keputusan politik terhadap sejumlah lembaga survei.

"Kami lebih percaya apa yang disebut big data. Dari situ, kami bisa mempelajari voters behaviour atau perilaku pemilih," ujar Ferry kepada Kompas.com, saat ditemui usai konferensi pers hasil survei Charta Politika di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (21/5/2018).

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Jokowi 51,2 Persen, Prabowo 23,3 Persen

Berdasarkan hal itu, lanjut Ferry, ia menemukan fakta yang jutsru bertolak belakang dengan hasil yang didapatkan sejumlah lembaga survei soal elektabilitas Jokowi dan Prabowo.

Meski tidak menyebutkan angka pasti, internal menemukan fakta bahwa elektabilitas Prabowo terus menanjak seiring penurunan elektabilitas Jokowi.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono.Fabian Januarius Kuwado Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono.

 

"Kami punya referensi yang namanya big data. Dari sana sangat memperlihatkan ada kenaikan elektabilitas Prabowo meskipun tidak drastis, namun meningkat terus. Itu berbanding dengan elektabilitas Pak Jokowi yang turunnya lebih tajam," lanjut dia.

Baca juga: Bambang Soesatyo: Idealnya, Jokowi dan Prabowo Berhadapan di Pilpres 2019

Menurut big data tersebut, lanjut Ferry, penurunan elektabilitas Jokowi disebabkan sejumlah kondisi, salah satunya kondisi ekonomi yang dinilainya menuju ke keterpurukan.

"Beberapa indikator belakangan ini akan membuat trend penurunan Pak Jokowi akan turun bebas. Kalau rupiah Rp 14.500, jangan-jangan enggak jadi Pilpres kali. Sudah berontak rakyat," ujar Ferry.

Diketahui, survei Charta Politika menunjukkan, elektabilitas Joko Widodo lebih tinggi dibandingkan Prabowo Subianto.

Baca juga: Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Hal itu tercermin dari pertanyaan survei terhadap 2.000 responden, yakni "seandainya Pemilu Presiden hanya diikuti oleh 7 nama di bawah ini, siapa yang akan Bapak/ Ibu/ Saudara pilih sebagai presiden RI?"

"Kalau dilihat dari angka, Jokowi masih dominan," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam konferensi pers hasil rilis di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.

Hasilnya, sebanyak 51,2 persen responden memilih Joko Widodo dan sebanyak 23,3 persen responden memilih Prabowo Subianto.

Baca juga: SBY dan Prabowo Bakal Kembali Bertemu

Survei yang digelar Litbang Kompas, beberapa waktu sebelumnya, juga menunjukkan hal yang sama. Elektabilitas Jokowi sebesar 55,9 persen dan Prabowo 14,1 persen.

Kompas TV Menurut survei INES, elektabilitas Jokowi hanya 27,2 persen. Sementara elektabilitas Prabowo mencapai 50,2 persen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com