Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Keputusan, Sekjen Bantah PAN Beri Sinyal Dukung Prabowo

Kompas.com - 18/05/2018, 18:53 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengatakan, PAN belum memutuskan apakah akan mendukung Presiden Joko Widodo atau berkoalisi dengan Partai Gerindra yang mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto.

"Kami masih menunggu rakernas (rapat kerja nasional). Itu adalah forum resmi dalam mengambil keputusan kami terkait arah politik 2019," kata Eddy di Gedung DPP PAN, Jumat (18/5/2018).

Selain itu, Eddy juga membantah bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah memberikan sinyal bahwa partainya bergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) yang dibangun Partai Gerindra dan PKS.

Meski begitu, Eddy enggan mengatakan ke mana arah dukungan PAN dalam pilpres mendatang.

"Apa pun yang saya katakan sekarang sifatnya hanya asumsi saja, tunggu sampai ada keputusan definitif," ujar Eddy.

Baca juga: Ketum PAN: Kemenangan Mahathir Jadi Inspirasi untuk Indonesia

Lebih lanjut, saat ditanya mengenai kemungkinan terbentuknya poros ketiga dalam Pilpres 2019, Eddy hanya menjawab secara normatif.

"Ini politik, Bung. Politik adalah seni dari segala kemungkinan," kata Eddy.

Eddy kembali mengatakan, sikap PAN terkait dukungan pada Pilpres 2019 baru akan ditentukan dalam rapat kerja nasional (rakernas) pada Mei mendatang.

Saat ini ada lima partai politik di parlemen yang telah menyatakan dukungan ke Presiden Jokowi, yakni PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, dan Partai Hanura.

Sedangkan PKB, PAN, dan Partai Demokrat belum menyatakan dukungan.

Adapun, Partai Gerindra dan PKS meskipun kemungkinan akan kembali berkoalisi, namun belum mendeklarasikan dukungan untuk mengusung Prabowo sebagai capres.

PAN pada Pilpres 2014 lalu bergabung dengan koalisi Partai Gerindra, PKS, Partai Golkar, PAN, PPP yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tiga partai terakhir kemudian beralih dan menjadi partai pendukung pemerintah Presiden Jokowi.

Kompas TV Bergabungnya Partai Idaman ke PAN disebut karena memiliki kesamaan visi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com