Kompas.com - 21/05/2018, 18:14 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). Agus Suparto/Fotografer KepresidenanGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Charta Politika menunjukkan, elektabilitas Joko Widodo lebih tinggi dibandingkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019.

Hal itu tercermin dari survei terbaru Charta Politika yang dirilis pada Senin (21/5/2018).

Sebanyak 2.000 responden ditanya "seandainya Pemilu Presiden hanya diikuti oleh tujuh nama di bawah ini, siapa yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai presiden RI?"

"Kalau dilihat dari angka, Jokowi masih dominan," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam konferensi pers hasil rilis di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Jokowi 60,6 Persen, Prabowo 29 Persen

Hasilnya, sebanyak 51,2 persen responden memilih Jokowi dan sebanyak 23,3 persen responden memilih Prabowo.

Sementara, Gatot Nurmantyo dipilih 5,5 persen respinden, Anies Rasyid Baswedan dipilih 3,4 persen responden, Agus Harimurti Yudhoyono dipilih 2,7 persen responden, Jusuf Kalla dipilih 2,0 persen responden dan pada urutan terakhir, yakni Muhaimin Iskandar dipilih 0,6 persen responden.

Adapun, sebanyak 11,5 persen responden memilih tidak menjawab.

Sampel survei dipilih secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling).

Baca juga: Survei Indo Barometer, Soeharto Dinilai sebagai Presiden Paling Berhasil

Margin of error survei ini, yakni 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Yunarto menambahkan, survei ini dilaksanakan dari tanggal 13 hingga 19 Maret 2018, dua hari setelah Prabowo Subianto menerima mandat dari Partai Gerindra untuk maju dalam pemilihan presiden 2019.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X