Meski begitu, Soeharto terus mencermati perkembangan politik yang terjadi. Pada 18 Mei 1998 malam, sekitar pukul 21.30 dia menerima laporan perkembangan dari empat Menteri Koordinator.
Saat itu, ada wacana agar Kabinet Pembangunan VII dibubarkan dan tidak sekadar dirombak. Ini diperlukan agar orang yang terpilih tidak malu.
Namun, belum sempat wacana itu muncul, Soeharto mengatakan, "Urusan kabinet adalah urusan saya". Para menko itu heran karena Soeharto sudah tahu, hingga tidak ada yang berani membicarakan wacana itu.
Kemudian esok harinya, 19 Mei 1998, Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat di kediamannya, Jalan Cendana, Jakarta Pusat.
Usai pertemuan yang juga dihadiri tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid itu, Soeharto menyatakan bahwa dia akan melakukan reshuffle kabinet dan membentuk Komite Reformasi.
Menurut Nurcholish, ide itu murni datang dari Soeharto. Tidak ada tokoh yang menyampaikannya kepada Bapak Pembangunan tersebut. Tokoh seperti Nurcholis dan Gus Dur pun menolak terlibat dalam Komite Reformasi.
Baca juga: 20 Tahun Reformasi, Kisah Mahasiswa Kuasai Gedung DPR pada 18 Mei 1998
Di luar Cendana, penolakan juga disuarakan sejumlah tokoh. Amien Rais misalnya, yang mempermasalahkan kapan pemilu itu akan dilaksanakan. Menurut Amien, hal terpenting saat itu adalah mundurnya Soeharto. sehingga usulan Komite Reformasi dianggap hanya cara Soeharto mengulur waktu.
Sore harinya, Soeharto mendapat laporan bahwa sejumlah ekonom senior seperti Emil Salim dan Frans Seda bereaksi negatif atas usulan Komite Reformasi itu. Penolakan ini yang membuat Soeharto semakin resah dan galau.
Puncak kebimbangan Soeharto
Kegalauan Soeharto semakin bertambah pada 20 Mei 1998. Saat itu, 14 menteri bidang ekonomi, keuangan, dan industri di bawah koordinasi Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita menolak masuk ke dalam kabinet baru hasil reshuffle atau Komite Reformasi.
Tidak hanya itu, ke-14 menteri itu juga membuat pernyataan sikap melalui tulisan yang ditandatangani di Gedung Bappenas. Dalam pernyataan tertulis itu, mereka bahkan secara implisit meminta Soeharto untuk mundur.
Adapun 14 menteri yang menandatangani, sebut saja Deklarasi Bappenas itu, secara berurutan adalah Akbar Tandjung, AM Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Justika S Baharsjah.
Kemudian, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi MBA, Theo L Sambuaga, dan Tanri Abeng.
Baca: Kisah Soeharto Ditolak 14 Menteri dan Isu Mundurnya Wapres Habibie...