JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan reformasi yang menuntut Presiden Soeharto mundur semakin besar pada bulan Mei 1998, tepat 20 tahun silam. Tuntutan ini makin bergema setelah Soeharto kembali terpilih sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR pada 1-11 Maret 1998.
Namun, aparat keamanan bersikap represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa kala itu. Aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan itu misalnya yang dilakukan pada 2 Mei 1998, saat mahasiswa mulai bergerak ke luar kampus Universitas Indonesia di Salemba dan IKIP Jakarta di Rawamangun (sekarang Universitas Negeri Jakarta).
Bahkan, pada 8 Mei 1998, mahasiswa Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta bernama Moses Gatutkaca tewas setelah aparat keamanan bersikap represif dalam membubarkan demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Moses tewas akibat pukulan benda tumpul.
Kekerasan aparat keamanan dalam menangani demonstrasi mahasiswa kembali terjadi pada 12 Mei 1998.
Dalam menangani aksi demonstrasi di depan kampus Universitas Trisakti, aparat kini menembaki mahasiswa dengan peluru karet hingga peluru tajam. Akibatnya, empat mahasiswa Trisakti tewas dan lebih dari 200 mahasiswa terluka dalam Tragedi Trisakti itu.
Baca juga: 20 Tahun Tragedi Trisakti, Apa yang Terjadi pada 12 Mei 1998 Itu?
Catatan kelam dalam sejarah bangsa pun terjadi sehari kemudian. Pada 13 Mei 1998, terjadi kerusuhan bernuansa rasial yang mengakibatkan Jakarta dan sejumlah kota besar lumpuh.
Gedung-gedung dibakar, rumah dan kendaraan dirusak. Properti milik masyarakat Tionghoa menjadi sasaran amuk massa.
Demonstrasi tak terhenti
Meski demikian, kerusuhan itu tidak mengalihkan tuntutan reformasi. Para mahasiswa tetap bergerak menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, dan mulai menguasai gedung DPR/MPR pada 18 Mei 1998.
Meski demikian, Soeharto tetap bertahan.
Dilansir dari dokumentasi Kompas, Soeharto yang berada di Mesir saat kerusuhan Mei terjadi dan baru pulang pada 15 Mei 1998, mulai bertemu sejumlah tokoh. Jenderal yang Tersenyum itu bersedia mendengarkan aspirasi sejumlah tokoh yang dia percaya.
Pada 19 Mei 1998 misalnya, Soeharto bertemu dengan tokoh seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, Emha Ainun Nadjib, serta Malik Fadjar.
Akan tetapi, usai pertemuan Soeharto mengusulkan dibentuknya Komite Reformasi untuk melaksanakan pemerintahan transisi sebelum pergantian kepemimpinan.
Baca juga: Kisah Soeharto Ditolak 14 Menteri dan Isu Mundurnya Wapres Habibie...
Masyarakat, mahasiswa, dan tokoh penggerak reformasi pun gemas. Soeharto dianggap mengulur waktu dalam mempertahankan kekuasaan.
Momentum Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1998 lalu direncanakan untuk menjadi puncak demonstrasi massa dalam menjatuhkan Soeharto alias people power.
Salah satu tokoh yang aktif menuntut Soeharto mundur adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais.
Dilansir dari Kompas terbitan 19 Mei 1998, saat bertemu Komisi II DPR, Amien Rais mengungkapkan bahwa masyarakat Yogyakarta di bawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono X akan melakukan long march dan mendesak digelarnya Sidang Istimewa MPR untuk mencopot Soeharto.
Ucapan Amien Rais memang bukan isapan jempol. Sebab, di Yogyakarta pada 20 Mei 1998, Sultan Hamengku Buwono X membacakan maklumat di depan Pagelaran Keraton Yogyakarta.
Di hadapan massa yang membeludak, Sultan mengajak masyarakat Yogyakarta mendukung gerakan reformasi dan menuntut pergantian kepemimpinan nasional.
Jakarta mencekam
Berbeda dengan di Yogyakarta, suasana di Ibu Kota terasa mencekam pada 20 Mei 1998.
Dikutip dari buku Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian (2013) yang ditulis wartawan senior Salim Said, ini bermula saat Amien Rais mengajak masyarakat memadati lapangan Monumen Nasional untuk menuntut mundurnya Soeharto.
Namun, permintaan Amien Rais itu mendapat penentangan dari ABRI.
Petinggi ABRI tak ingin mengambil risiko. Sejumlah tentara lengkap dengan kendaraan tempur pun diturunkan. Kawasan Monas ditutup dari segala penjuru. Barikade kawat berduri dipasang. Jakarta memang mencekam.
Melihat kondisi tersebut, Amien Rais pun membatalkan pengumpulan aksi massa di Monas pada 20 Mei 1998. Amien tidak ingin people power berubah menjadi tragedi berdarah.
Meski tak ada pengumpulan massa, Soeharto tetap terpojok. Sebab, 14 menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita membuat langkah mengejutkan.
Ginandjar bersama 13 menteri menolak permintaan Soeharto untuk bergabung dalam Komite Reformasi. Dalam surat yang disampaikan, ke-14 menteri itu bahkan meminta Soeharto mundur.
Rencana Soeharto untuk membentuk Komite Reformasi dan terjadinya transisi kepemimpinan hingga pemilu mendatang gagal. Setelah 32 tahun berkuasa, Jenderal Besar yang menyandang lima bintang di pundak itu memilih mundur.
Pada 21 Mei 1998 Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Gerakan reformasi memaksa Soeharto jatuh.