Mencekamnya Jakarta pada Hari Terakhir Berkuasanya Soeharto...

Kompas.com - 20/05/2018, 16:04 WIB
Kendaraan tempur milik TNI terlihat berjaga di Lapangan Monumen Nasional pada 20 Mei 1998, menjelang jatuhnya Soeharto. KOMPAS/Johnny TGKendaraan tempur milik TNI terlihat berjaga di Lapangan Monumen Nasional pada 20 Mei 1998, menjelang jatuhnya Soeharto.
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan reformasi yang menuntut Presiden Soeharto mundur semakin besar pada bulan Mei 1998, tepat 20 tahun silam. Tuntutan ini makin bergema setelah Soeharto kembali terpilih sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR pada 1-11 Maret 1998.

Namun, aparat keamanan bersikap represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa kala itu. Aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan itu misalnya yang dilakukan pada 2 Mei 1998, saat mahasiswa mulai bergerak ke luar kampus Universitas Indonesia di Salemba dan IKIP Jakarta di Rawamangun (sekarang Universitas Negeri Jakarta).

Bahkan, pada 8 Mei 1998, mahasiswa Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta bernama Moses Gatutkaca tewas setelah aparat keamanan bersikap represif dalam membubarkan demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Moses tewas akibat pukulan benda tumpul.

Kekerasan aparat keamanan dalam menangani demonstrasi mahasiswa kembali terjadi pada 12 Mei 1998.

Dalam menangani aksi demonstrasi di depan kampus Universitas Trisakti, aparat kini menembaki mahasiswa dengan peluru karet hingga peluru tajam. Akibatnya, empat mahasiswa Trisakti tewas dan lebih dari 200 mahasiswa terluka dalam Tragedi Trisakti itu.

Baca juga: 20 Tahun Tragedi Trisakti, Apa yang Terjadi pada 12 Mei 1998 Itu?

Catatan kelam dalam sejarah bangsa pun terjadi sehari kemudian. Pada 13 Mei 1998, terjadi kerusuhan bernuansa rasial yang mengakibatkan Jakarta dan sejumlah kota besar lumpuh.

Gedung-gedung dibakar, rumah dan kendaraan dirusak. Properti milik masyarakat Tionghoa menjadi sasaran amuk massa.

Demonstrasi tak terhenti

Meski demikian, kerusuhan itu tidak mengalihkan tuntutan reformasi. Para mahasiswa tetap bergerak menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, dan mulai menguasai gedung DPR/MPR pada 18 Mei 1998.

Meski demikian, Soeharto tetap bertahan.

Dilansir dari dokumentasi Kompas, Soeharto yang berada di Mesir saat kerusuhan Mei terjadi dan baru pulang pada 15 Mei 1998, mulai bertemu sejumlah tokoh. Jenderal yang Tersenyum itu bersedia mendengarkan aspirasi sejumlah tokoh yang dia percaya.

Pada 19 Mei 1998 misalnya, Soeharto bertemu dengan tokoh seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, Emha Ainun Nadjib, serta Malik Fadjar.

Akan tetapi, usai pertemuan Soeharto mengusulkan dibentuknya Komite Reformasi untuk melaksanakan pemerintahan transisi sebelum pergantian kepemimpinan.  

Baca juga: Kisah Soeharto Ditolak 14 Menteri dan Isu Mundurnya Wapres Habibie...

Presiden Soeharto memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan para ulama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan ABRI di Istana Merdeka, 19 Mei 1998, dua hari sebelum mengundurkan diri menjadi presiden. Disaksikan Mensesneg Saadillah  Mursyid (paling kanan) dan para tokoh, antara lain Yusril Ihza Mahendra, Amidhan, Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, Malik  Fadjar, Sutrisno Muchdam, Ali Yafie, Maruf Amin, Abdurrahman  Wahid, Cholil Baidowi, Adlani, Abdurrahman Nawi, dan Ahmad Bagdja.KOMPAS / JB SURATNO Presiden Soeharto memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan para ulama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan ABRI di Istana Merdeka, 19 Mei 1998, dua hari sebelum mengundurkan diri menjadi presiden. Disaksikan Mensesneg Saadillah Mursyid (paling kanan) dan para tokoh, antara lain Yusril Ihza Mahendra, Amidhan, Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, Malik Fadjar, Sutrisno Muchdam, Ali Yafie, Maruf Amin, Abdurrahman Wahid, Cholil Baidowi, Adlani, Abdurrahman Nawi, dan Ahmad Bagdja.
Menurut Nurcholish, ide itu datang dari Soeharto. Tidak ada tokoh yang menyampaikan usul pembentukan Komite Reformasi kepada Bapak Pembangunan itu.

Masyarakat, mahasiswa, dan tokoh penggerak reformasi pun gemas. Soeharto dianggap mengulur waktu dalam mempertahankan kekuasaan.

Momentum Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1998 lalu direncanakan untuk menjadi puncak demonstrasi massa dalam menjatuhkan Soeharto alias people power.

Salah satu tokoh yang aktif menuntut Soeharto mundur adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais.

Dilansir dari Kompas terbitan 19 Mei 1998, saat bertemu Komisi II DPR, Amien Rais mengungkapkan bahwa masyarakat Yogyakarta di bawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono X akan melakukan long march dan mendesak digelarnya Sidang Istimewa MPR untuk mencopot Soeharto.

Sultan Hamengku Buwono X, di depan hampir sejuta warga Yogyakarta dan sekitarnya pada 20 Mei 1998, membacakan maklumat yang isinya mengajak masyarakat Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia mendukung Gerakan Reformasi. Pembacaan maklumat Sultan HB X itu dilakukan di depan Pagelaran Keraton, Yogyakarta. Hadir pula Paku Alam VIII.HARIADI SAPTONO (HRD) Sultan Hamengku Buwono X, di depan hampir sejuta warga Yogyakarta dan sekitarnya pada 20 Mei 1998, membacakan maklumat yang isinya mengajak masyarakat Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia mendukung Gerakan Reformasi. Pembacaan maklumat Sultan HB X itu dilakukan di depan Pagelaran Keraton, Yogyakarta. Hadir pula Paku Alam VIII.
Aksi ini dinilai akan menjadi rangkaian aksi people power dalam menjatuhkan Soeharto.

Ucapan Amien Rais memang bukan isapan jempol. Sebab, di Yogyakarta pada 20 Mei 1998, Sultan Hamengku Buwono X membacakan maklumat di depan Pagelaran Keraton Yogyakarta.

Di hadapan massa yang membeludak, Sultan mengajak masyarakat Yogyakarta mendukung gerakan reformasi dan menuntut pergantian kepemimpinan nasional.

Jakarta mencekam

Berbeda dengan di Yogyakarta, suasana di Ibu Kota terasa mencekam pada 20 Mei 1998.

Dikutip dari buku Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian (2013) yang ditulis wartawan senior Salim Said, ini bermula saat Amien Rais mengajak masyarakat memadati lapangan Monumen Nasional untuk menuntut mundurnya Soeharto.

Namun, permintaan Amien Rais itu mendapat penentangan dari ABRI.

Suasana Jakarta ketika pada 20 Mei 1998, menjelang jatuhnya Presiden SoehartoJOHNNY TG (JPE) Suasana Jakarta ketika pada 20 Mei 1998, menjelang jatuhnya Presiden Soeharto
Kekhawatiran petinggi militer memang beralasan. Sebab, jika massa gagal dikendalikan, dikhawatirkan massa akan merangsek ke sejumlah obyek vital, seperti Istana Kepresidenan, Mabes TNI AD, Studio RRI, hingga kantor kementerian lain.

Petinggi ABRI tak ingin mengambil risiko. Sejumlah tentara lengkap dengan kendaraan tempur pun diturunkan. Kawasan Monas ditutup dari segala penjuru. Barikade kawat berduri dipasang. Jakarta memang mencekam.

Melihat kondisi tersebut, Amien Rais pun membatalkan pengumpulan aksi massa di Monas pada 20 Mei 1998. Amien tidak ingin people power berubah menjadi tragedi berdarah.

Meski tak ada pengumpulan massa, Soeharto tetap terpojok. Sebab, 14 menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita membuat langkah mengejutkan.

Ginandjar bersama 13 menteri menolak permintaan Soeharto untuk bergabung dalam Komite Reformasi. Dalam surat yang disampaikan, ke-14 menteri itu bahkan meminta Soeharto mundur.

Rencana Soeharto untuk membentuk Komite Reformasi dan terjadinya transisi kepemimpinan hingga pemilu mendatang gagal. Setelah 32 tahun berkuasa, Jenderal Besar yang menyandang lima bintang di pundak itu memilih mundur.

Pada 21 Mei 1998 Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Gerakan reformasi memaksa Soeharto jatuh.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Nasional
Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Nasional
Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Nasional
Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X