Wiranto: Pemerintah Akan Lebih Tegas Basmi Terorisme

Kompas.com - 14/05/2018, 13:34 WIB
Menko Polhukam Wiranto bersama petinggi partai pendukung pemerintah Kompas.com/YOGA SUKMANAMenko Polhukam Wiranto bersama petinggi partai pendukung pemerintah
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan aparat keamanan bertindak tegas terkait serangkaian teror bom yang terjadi belakangan ini.

Wiranto mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas untuk membasmi kegiatan kelompok teroris di Indonesia.

"Kita sudah tahu bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan beberapa statement di antaranya akan melakukan langkah langkah yang tegas, keras. bahkan dikatakan tidak ada tempat bagi terorisme di Indonesia," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di rumah dinas Menko Polhukam, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/5/2018).

Baca juga: Kapori: Ledakan Di Rusunawa Wonocolo Adalah Senjata Makan Tuan


"Sehingga Presiden telah memerintahkan aparat keamanan di Indonesia untuk mengambil langkah lebih tegas untuk membasmi kegiatan terorisme di Indonesia," ucapnya.

Di sisi lain, lanjut Wiranto, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk segera merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti-terorisme).

UU tersebut akan menjadi payung hukum bagi aparat keamanan untuk melakukan upaya penanggulangan terorisme.

Hal itu disepakati dalam pertemuan antara Wiranto dan sejumlah sekjen partai pendukung pemerintah.

Menurut Wiranto, pemerintah dan DPR telah menyepakati beberapa poin yang menghambat disahkannya RUU Anti-terorisme, yakni terkait definisi tindak pidana terorisme dan pasal pelibatan TNI.

Baca juga: Bahas Terorisme, Sekjen Partai Pemerintah Kumpul di Rumah Wiranto

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

"Ada satu kegiatan antara pemerintah dan DPR yang belum selesai, yakni revisi UU terorisme atau revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di indonesia, ini belum selesai. Selama dua tahun kita garap belum selesai. Pagi ini kita bincangkan itu agar cepat selesai," ucapnya.

"Hambatan-hambatan dan kendala-kendala atau belum sesuainya pandangan kita terhadap revisi UU Antiterorisme sudah kita sepakati bersama, sehingga dalam waktu singkat revisi itu mudah mudahan dapat segera kita undangkan."

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Nasional
Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X