Enam Pilkada di Papua Pakai Sistem Noken, KPU Khawatirkan Distorsi Suara

Kompas.com - 23/04/2018, 20:16 WIB
Seorang petugas KPPS tengah menunjukkan surat suara dalam penghitungan suara seusai pemungutan suara, Selasa (29/1/2013) di TPS Kampung Wiligatnem, Jayawijaya. Warga di kampung itu menggunakan sistem noken sebagai sarana pemilihan.
KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOSeorang petugas KPPS tengah menunjukkan surat suara dalam penghitungan suara seusai pemungutan suara, Selasa (29/1/2013) di TPS Kampung Wiligatnem, Jayawijaya. Warga di kampung itu menggunakan sistem noken sebagai sarana pemilihan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengaku khawatir, pemilihan umum dengan sistem noken mengakibatkan distorsi terhadap suara pemilih.

Ia mengatakan, semestinya yang dipilih sesuai dengan pilihan warga.

“Misalnya warga sebetulnya mau memilih si A kepala sukunya, semestinya kan si A, tetapi digeser ke si B,” katanya di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (23/4/2018).

(Baca juga: KPU Minta Daerah Tetap Konsisten Tinggalkan Sistem Noken)

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim AsyariDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari

Sebagai informasi, dari delapan pilkada di Papua, hanya dua pilkada saja yang tidak menggunakan sistem noken yakni Pilkada Provinsi Papua dan Pilkada Kabupaten Biak Numfor.

Enam daerah masih akan menggunakan sistem noken dalam pilkada yakni Deiyai, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Mimika, Paniai, serta Puncak.

KPU, kata Hasyim, berupaya mendorong supaya praktek penggunaan noken itu dievaluasi, mana yang masih relevan dan mana yang menggunakan pemilihan langsung.

“Kenapa didorong dikurangi, karena asas pemilu kan langsung,” katanya.

Hasyim Asyari mengatakan, masih mempelajari ketentuan penggunaan sistem noken di wilayah Papua.

“Belum bisa memastikan, karena belum dikotakkan, masih dikaji terus,” jelasnya.

(Baca juga: Komnas HAM: Jika Sistem Noken Disalahgunakan, Hak Memilih Bakal Tidak Tersalurkan)

Ia menjelaskan daerah yang akan menggunakan sistem noken itu wewenang dari KPUD Kabupaten/Kota.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Nasional
Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Nasional
Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Nasional
Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X