Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rachmawati Soekarnoputri: Dari Dulu Saya Memang Tukang Kritik

Kompas.com - 20/04/2018, 16:23 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri mengkritik sejumlah kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menilai kebijakan pemerintah saat ini tidak pro terhadap rakyat.

Hal itu ia ungkapkan saat menjadi pembicara kunci di diskusi bertajuk "2019 Presiden Harapan Rakyat", di kawasan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

"Sekarang sudah mulai macam-macam upaya yang canggih, yang menurut saya ini membodohi rakyat, dari dulu saya memang tukang kritik. Kalau tidak benar ya saya kritik," ujar Rachmawati.

(Baca juga: Sandiaga Uno: Survei Gerindra Tunjukkan Mayoritas Masyarakat Ingin Pemerintahan Baru)

 

"Misalnya bagi-bagi sepeda, sekarang naik motor, bagi-bagi sertifikat tanah, lempar-lempar sembako. Hati saya teriris, dianggap apa rakyat ini, dilempar-lempar begitu," ucapnya.

Menurut Rachmawati, mayoritas masyarakat menginginkan figur presiden baru. Figur presiden baru tersebut, kata dia, harus memiliki kriteria seperti Presiden pertama RI Soekarno.

Sebab menurutnya, segala kebijakan Soekarno saat itu selalu berpihak kepada rakyat dan selalu mendengar amanah penderitaan rakyat.

Oleh sebab itu, ia berharap pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 akan muncul figur pemimpin yang memiliki kriteria seperti Soekarno.

"Kriteria yang harus kita perhatikan, pertama tentu saya berkaca pada Presiden Soekarno, sebagai penyambung lidah rakyat," kata Rachmawati.

(Baca juga: Jokowi: Masak Pakai Kaus #2019gantipresiden Bisa Ganti Presiden...)

"Apakah benar pemikirannya itu dekat dengan rakyat, apakah benar kebijakannya itu dekat dan pro kepada rakyat. Sebab kalau tanpa itu berarti kita kecolongan lagi. Itu yang benar bukan bagi-bagi sembako dari hasil impor. Ini saya kritis keras. Jangan sampai nanti kita keliru lagi di 2019," tuturnya.

Dalam diskusi tersebut hadir mantan Menko Polhukam Laksamana (Purn) Tedjo Edhi, Mantan Menteri Dalam Negeri era Presiden Habibie, Letjen (Purn) Syarwan Hamid dan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera akan segera bertemu Partai Gerindra membahas koalisi jelang Pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com