Jokowi: Masak Pakai Kaus #2019gantipresiden Bisa Ganti Presiden...

Kompas.com - 07/04/2018, 17:57 WIB
Presiden Joko Widodo saat berpidato di depan seribuan relawan di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/4/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat berpidato di depan seribuan relawan di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/4/2018).

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merespons penggunaan tanda pagar #2019gantipresiden yang ramai di media sosial.

Di depan seribuan relawan dalam acara Konvensi Nasional 2018 di Puri Begawan, Kota Bogor, Sabtu (7/4/2018), Presiden Jokowi bahkan menyebut, sampai ada yang membuat kaus dengan sablonan tagar tersebut.

"Sekarang isunya ganti lagi, isu kaus. #2019gantipresiden di kaus," ujar Jokowi.

Pernyataan itu sontak membuat relawan bersorak, "huuu..."

(Baca juga : Presiden Jokowi: Jangan Bicara Pesimis 2030 Bubar!)

Jokowi kemudian berkelakar, "masak kaus bisa sampai ganti presiden."

Para relawan kembali bersorak mendengar kalimat tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, hanya Tuhan dan rakyatlah yang mampu mengganti presiden dalam pemilihan presiden 2019.

"Juga ada kehendak dari Allah SWT. Masak pakai kaus itu bisa ganti presiden, enggak bisa," lanjut Jokowi lagi sambil diiringi sorak sorai para pendukungnya.

(Baca juga : Jokowi: Banyak dari Kita yang Melemahkan dengan Cara Tidak Beradab)

Acara itu merupakan acara temu Jokowi dengan relawan. Para relawan yang tergabung di dalam GK Jokowi menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk menjadi presiden untuk periode pemerintahan 2019-2024.

Sejumlah menteri turut hadir dalam acara itu. Antara lain, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Kantor Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Kepala BNPT Suhardi Alius.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X