Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akademi Antikorupsi, Kuliah Singkat Lawan Korupsi dengan Metode "E-Learning"

Kompas.com - 19/04/2018, 16:41 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menggagas metode pembelajaran soal antikorupsi secara online bernama Akademi Antikorupsi.

Materi "kuliah" tersebut bisa diakses gratis melalui situs akademi.antikorupsi.org. Peserta tinggal mendaftarkan diri untuk mengikuti sejumlah sesi belajar.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, metode pembelajaran tersebut diciptakan untuk menekan biaya pertemuan tatap muka.

(Baca juga: ICW Anggap Rencana Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg 2019 Langkah Progresif)

 

Menurut dia, Akademi Antikorupsi lebih efisien karena bisa dilakukan di manapun "mahasiswanya" berada.

"Itu alasan kami menyusun pendekatan baru yang jadi bagian dari cara kami beradaptasi dan merespon kemajuan perkembangan teknologi," kata Adnan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, Kamis (15/4/2018).

ICW sebelumnya telah memiliki sekolah antikorupsi dengan akronim SAKTI yang menyasar anak muda berusia maksimal 25 tahun.

Sementara Akademi Antikorupsi disasar untuk usia dewasa, mulai dari SMA ke atas.

Sebab, kata Adnan, upaya memberantas korupsi tak mengenal usia. Baik muda maupun tua harus ikut berpartisipasi.

"Kita sediakan untuk masyarakat yang haus pendidikan antikorupsi. Setelah mereka paham, bergerak bersama-sama memerangi korupsi di Indonesia," kata Adnan.

(Baca juga: ICW: Korupsi Tak Kenal Istilah Partai Oposisi atau Pemerintah)

Selayaknya kuliah pada umumnya, materi di Akademi Antikorupsi pun dibagi dalam enam mata kuliah.

Adapun keenam mata kuliah itu yakni Kuliah Pengantar Antikorupsi untuk Remaja, Kuliah Pengantar Antikorupsi untuk Dewasa dan Mahasiswa, Pedagogi Kritis dan Pendidikan Antikorupsi, Sosiologi Korupsi, Pengantar Hukum Korupsi, serta Korupsi dan Kemiskinan.

Bagi yang belum familiar dengan isu korupsi, maka disarankan untuk mengambil terlebih dulu kuliah pengantar antikorupsi.

Agar bobot akademiknya berat, kata Adnan, ICW melibatkan pengajar bertitel doktor filsafat (PhD).

(Baca juga: ICW Curiga Banyak Mantan Koruptor Akan Diusung Pada Pileg 2019)

 

Salah satunya yakni sosiolog dari Universitas Indonesia, Meutia Gani Rahman, yang diminta mengisi materi Sosiologi Korupsi. Di akhir sesi, para peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda kelulusan.

Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang mengapresiasi pembentukan Akademi Antikorupsi.

Menurut dia, metode pembelajaran tersebut menunjang program Kemendikbud dalam penguatan pendidikan karakter. Apalagi, sistem yang digunakan berbasis e-learning.

"Sudah familiar dengan gadget dan teknokogi. Sehingga tidak ada lagi batas ruang dan waktu untuk dapat terlibat dalam kegjatan antikorupsi," kata Chatarina.

Kompas TV PPATK dan Bawaslu menandatangani MOU kerja sama untuk hadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com