Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munas Alim Ulama PPP Rekomendasikan Jokowi Pilih Cawapres Santri Milenial

Kompas.com - 14/04/2018, 18:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP mengeluarkan lima kriteria calon wakil presiden (cawapres) sebagai pendamping Presiden Joko Widodo.

Lima kriteria tersebut dibacakan oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam puncak acara peringatan Harlah partainya yang ke-45 di UTC, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Sabtu (14/4/2018).

Pertama ucap Romi, sapaannya, cawapres pendamping Jokowi seyogianya memenuhi syariat Islam. Kedua, cawapres Jokowi harus memiliki kompetensi, berintegritas, dan aspiratif. Selain itu, ketiga, papar Romi, cawapres Jokowi juga harus peduli dengan rakyat kecil.

"Keempat yakni santun, santri, berilmu dan berjiwa ulama. Kelima ialah muda dan milenial agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan generasi," kata Romi saat membacakan rekomendasi di hadapan Presiden Jokowi yang juga turut hadir di sana.

Baca juga: Jokowi: Kita Kadang Tidak Bisa Membedakan antara Kritik dan Mencela

Selain itu, Munas Alim Ulama PPP juga mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah meningkatkan kewaspadaan terkait penyebaran radikalisme berbasis agama. Lalu juga ada rekomendasi agar pemerintah semakin aktif menangkal munculnya hoaks.

Selanjutnya papar Romi, Munas juga merekomendasikan peneguhan komitmen kebangsaan dan menyatakan Pancasila serta NKRI bersifat final. Munas juga meminta PPP terus mengawal pemerintahan yang terpilih dan sah.

Romi menambahkan, Munas pun mengamanahkan pemerintah terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Kemudian, Pemerintah juga diminta untuk menambah fasilitas pendidikan agama, madrasah, dan pondok pesantren yang pengelolanya masih didominasi swasta.

Selanjutnya, pemerintah direkomendasikan untuk meneruskan redistribusi aset yang saat ini tengah dilakukan kepada seluruh rakyat miskin.

"Lalu, merekomendasikan agar pemerintah menekan segala bentuk terjadinya politik uang dan menguatkan institusi pemberantasan korupsi," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com