Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memprediksi "Rematch" Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019

Kompas.com - 13/04/2018, 12:57 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapannya saat diberi mandat oleh partainya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Mandat tersebut diberikan Gerindra kepada Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerindra yang berlangsung di rumahnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4/2018).

Namun, kepastian Prabowo maju sebagai capres membutuhkan dukungan dari dua partai yang kemungkinan besar berkoalisi dengan Gerindra, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

(Baca juga: Jokowi vs Prabowo di Pilpres 2019, PSI Berharap Tak Ada Hoaks dan Fitnah)

Dalam Rakornas Prabowo sempat meminta Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk memberikan dukungan.

Lantas, apakah pertarungan sengit Presiden Joko Widodo melawan Prabowo pada Pilpres 2014 kembali terjadi pada Pilpres 2019 mendatang?

 

Injury Time

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai, mandat atau ikrar Partai Gerindra yang diberikan kepada ketua umumnya Prabowo Subianto pada saat Rakornas belum bisa dijadikan faktor untuk melihat konstelasi politik di Pilpres 2019.

Menurut Yunarto, meski Gerindra telah memberi mandat dan menyatakan dukungan, namun belum bisa dipastikan Prabowo untuk maju sebagai capres menghadapi Presiden Joko Widodo.

"Jadi ikrar atau sinyal yang diberikan internal Gerindra tidak serta merta memastikan konstelasi 2019 prabowo akan maju. Kita tahu dalam fenomena pilkada atau pilpres, masa injury time itu adalah masa yang paling menentukan," ujar Yunarto saat dihubungi, Kamis (12/4/2018).

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat ditemui di Rakernas Partai Golkar, Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat ditemui di Rakernas Partai Golkar, Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

"Dan menurut saya sebelum ada pendaftaran di KPU menurut saya belum tentu Prabowo bisa dikatakan maju," ucapnya.

(Baca juga: Gerindra Yakin Prabowo Tak Kesulitan Hadapi Jokowi pada Pilpres 2019)

Yunarto berpendapat saat ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk meyakinkan Prabowo maju sebagai capres.

Untuk mengusung Prabowo, Gerindra masih membutuhkan dukungan setidaknya satu partai dalam memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.

Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan untuk membentuk koalisi. Bahkan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sejak awal memberi sinyal akan merapat ke Gerindra.

"Saya pikir itu masih jadi tanda tanya ya," kata Yunarto.

Selain itu, Prabowo juga masih terganjal dengan faktor elektabilitas. Beberapa hasil survei menunjukkan posisi Prabowo masih stagnan dan jauh di bawah elektabilitas Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com