Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Pendukung Jokowi Susun Strategi Hadapi Prabowo dalam Pilpres 2019

Kompas.com - 12/04/2018, 13:10 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo semakin menyolidkan barisan setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan siap maju sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

Strategi pemenangan tengah disusun agar Presiden Jokowi kembali memimpin pada periode kedua.

Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan, peta politik jelang Pilpres 2019 semakin jelas dengan adanya pernyataan kesiapan Prabowo sebagai capres.

Menurut Bambang, koalisi partai pendukung Presiden Jokowi tengah menyusun strategi untuk memenangkan Jokowi.

"Kami sebagai partai pendukung Pak Jokowi sudah bisa melakukan pemetaan dalam rangka menyusun strategi bagaimana memenangkan Pak Jokowi untuk periode dua berikutnya," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

(Baca juga : Syarat PKS Usung Prabowo di Pilpres 2019, Cawapres Harus Kadernya)

Bambang menegaskan, seluruh partai pendukung Jokowi semakin solid. Ia berharap tidak ada kekisruhan politik di antara partai koalisi jelang pendaftaran calon pada Agustus 2018.

"Tentu kalau di koalisi Pak Jokowi kami semakin solid hubungan antarpartai sudah kita jalin sejak beberapa waktu lalu," kata Bambang.

"Semoga saja dengan deklarasi Pak Prabowo peta politik kita menunju pilpres semakin jelas dan tidak ada lagi kekisruhan politik karena calon kami sudah jelas," ucapnya.

Hal senada diungkapkan oleh Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Ia mengungkapkan kesiapan partainya dalam mendukung Presiden Jokowi.

Selain itu, konsolidasi antar-parpol pendukung terus berlangsung.

(Baca juga : Ngototnya Cak Imin Ingin Jadi Cawapres Jokowi...)

"Kalau soal koalisi pendukung Pak Jokowi siap atau tidak siap, ya harus siap. Tidak ada pilihan lain kecuali harus siap dan saya kira konsolidasi di antara kami, partai-partai koalisi yang sudah menetapkan pencapresan kembali Pak Jokowi itu terus berlangsung," kata Arsul.

Arsul menyoroti upaya para elite parpol dalam menghadapi potensi munculnya politik identitas selama masa Pilpres 2019.

Bukan tidak mungkin, politisasi identitas kembali muncul seperti pada Pilpres 2014 lalu.

Menurut Arsul, seluruh elite parpol, baik pendukung Jokowi dan Prabowo, harus bersepakat untuk mengurangi politik identitas.

Bahkan, di antara Jokowi dan Prabowo harus sering terjalin silaturahim.

(Baca juga : Perebutan Cawapres Jokowi Diprediksi Sengit, Kemungkinan Deadlock)

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com