Memprediksi "Rematch" Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019

Mandat tersebut diberikan Gerindra kepada Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerindra yang berlangsung di rumahnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4/2018).

Namun, kepastian Prabowo maju sebagai capres membutuhkan dukungan dari dua partai yang kemungkinan besar berkoalisi dengan Gerindra, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam Rakornas Prabowo sempat meminta Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk memberikan dukungan.

Lantas, apakah pertarungan sengit Presiden Joko Widodo melawan Prabowo pada Pilpres 2014 kembali terjadi pada Pilpres 2019 mendatang?

Injury Time

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai, mandat atau ikrar Partai Gerindra yang diberikan kepada ketua umumnya Prabowo Subianto pada saat Rakornas belum bisa dijadikan faktor untuk melihat konstelasi politik di Pilpres 2019.

Menurut Yunarto, meski Gerindra telah memberi mandat dan menyatakan dukungan, namun belum bisa dipastikan Prabowo untuk maju sebagai capres menghadapi Presiden Joko Widodo.

"Jadi ikrar atau sinyal yang diberikan internal Gerindra tidak serta merta memastikan konstelasi 2019 prabowo akan maju. Kita tahu dalam fenomena pilkada atau pilpres, masa injury time itu adalah masa yang paling menentukan," ujar Yunarto saat dihubungi, Kamis (12/4/2018).

"Dan menurut saya sebelum ada pendaftaran di KPU menurut saya belum tentu Prabowo bisa dikatakan maju," ucapnya.

Yunarto berpendapat saat ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk meyakinkan Prabowo maju sebagai capres.

Untuk mengusung Prabowo, Gerindra masih membutuhkan dukungan setidaknya satu partai dalam memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.

Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan untuk membentuk koalisi. Bahkan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sejak awal memberi sinyal akan merapat ke Gerindra.

"Saya pikir itu masih jadi tanda tanya ya," kata Yunarto.

Selain itu, Prabowo juga masih terganjal dengan faktor elektabilitas. Beberapa hasil survei menunjukkan posisi Prabowo masih stagnan dan jauh di bawah elektabilitas Jokowi.

Jika dibandingkan dengan pada masa Pilpres 2014, kata Yunarto posisi Prabowo lebih berat.

Faktor lainnya yakni terkait soal logistik. Menurut Yunarto, selama koalisi pendukung Prabowo terbentuk maka persoalan logistik belum bisa ditentukan.

Selain itu, Prabowo tercatat sudah dua kali menjadi mencalonkan diri, yaitu di Pilpres 2009 sebagai cawapres Megawati dan di Pilpres 2014 sebagai capres.

"Dan itu menurut saya membutuhkan kesepakatan tersendiri juga. Jadi menurut saya yang terjadi di Hambalang (Rakornas Gerindra) tidak memastikan apa-apapun," tuturnya.

Sebatas Menjaga Elektabilitas

Yunarto memandang apa yang diupayakan oleh Gerindra melalui Rakornas adalah untuk menjaga elektabilitas partai dan menjaga para pemilih Prabowo tetap memberikan dukungan.

Mengingat, belakangan Prabowo diisukan gamang untuk menyatakan maju di Pilpres 2019.

"Jadi menurut saya apa yang dilakukan di Rakornas itu hanya sebatas untuk menguatkan kembali konsolidasi internal, untuk mengembalikan pemilih gerindra yang mungkin juga terbawa suasana gamang dalam perkembangan isu terakhir," ucapnya.

Di sisi lain, Yunarto melihat bahwa Prabowo tengah melakukan proses "test the waters" sebelum benar-benar memutuskan maju sebagai capres. Dengan memberi sinyal, Prabowo ingin melihat sejauh apa elektabilitasnya akan meningkat.

"Ini menurut saya proses testing the water ketika Prabowo menyatakan maju, dia ingin uji juga di survei, seberapa besar pengaruhnya dalam mendongkrak elektabilitasnya," kata Yunarto. 

Gagal Dua Kali hingga Kurang Logistik

Yunarto memprediksi posisi Prabowo akan sulit dalam menghadapi Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

Pasalnya Prabowo tercatat sudah dua kali menjadi mencalonkan diri, yaitu di Pilpres 2009 sebagai cawapres Megawati dan di Pilpres 2014 sebagai capres. Namun, Prabowo gagal.

"Kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan brand, sebuah produk yang pernah di-launching dua kali dan gagal berturut-turut biasanya sulit untuk di-launching ketiga kalinya dan berhasil. Itu Pak Prabowo menurut saya," ujar Yunarto.

Menurut Yunarto, posisi Prabowo akan lebih menguntungkan bila menjadi "king maker" dengan mengajukan calon lain.

Misalnya figur mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Belakangan mereka disebut-sebut sebagai calon kuat pendamping Prabowo.

Yunarto mengatakan, meski elektabilitas Gatot dan Anies saat ini masih rendah, namun ia menilai keduanya memiliki efek kejut yang tidak dimiliki oleh Prabowo.

Ia mencontohkan bagaimana Anies mampu mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Saya meyakini peluang Gatot dan Anies masih ada. Walaupun elektabilitasnya rendah ketika disurvei tapi dia bisa punya efek kejut, daya kejut yang tidak dimiliki oleh Prabowo. Jadi menurut saya faktor 'fresh' itu sudah hilang dari Prabowo dengan kegagalan dua kali yang dialami dari dua pemilu,"kata Yunarto.

"Itu menurut saya menarik untuk dikaji dalam konteks ingin memenangkan pertarungan dengan jokowi yang tidak mudah," ucapnya.

Sementara jika dilihat dari sisi logistik, kata Yunarto, Gatot kemungkinan besar lebih siap daripada Gatot.

Ia merujuk pada pernyataan mantan Kepala Staf Kostrad (Kas Kostrad) ABRI Kivlan Zen yang menyebut Gatot memiliki uang lebih banyak dibandingkan Prabowo.

Yunarto Mengatakan, faktor kesiapan logistik sangat menentukan menentukan seseorang ketika maju dalam pemilu.

"Celetukan Kivlan Zein menurut saya menyiratkan sesuatu bahwa Gatot jangan-jangan lebih siap secara logistik," tuturnya.

Keputusan untuk memajukan calon lain selain Prabowo tentu juga memiliki dampak negatif, terutama bagi Partai Gerindra.

Yunarto memastikan keputusan itu akan sangat berpengaruh pada elektabilitas Gerindra.

Namun hal itu bisa diantisipasi jika Prabowo berhasil meyakinkan konstituennya bahwa Gatot dan Anies atau figur lain yang diusung merupakan bagian dari Partai Gerindra.

"Kecuali dia (Prabowo) bisa membalik posisi politik Gatot atau Anies di Gerindra dan dalam waktu cepat bisa dianggap sebagai kembang baru Gerindra dengan menempatkan Prabowo sebagai seorang king maker saja. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik bukan tidak mungkin terjadi win win solution," kata Yunarto.