Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Pastikan Pencalonan Prabowo pada Pilpres 2019 Tak Terganjal Logistik

Kompas.com - 13/04/2018, 07:48 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah anggapan bahwa faktor logistik menjadi hambatan dalam memastikan pencalonan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Muzani mengatakan, persoalan logistik tak jadi masalah sebab dipastikan Gerindra akan mendukung penuh Prabowo. Di sisi lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memberikan sinyal untuk berkoalisi.

"Bagaimana cara meragukannya, yang meragukan itu kalau enggak ada partai, partai kan sudah ada," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

(Baca juga: Gerindra Yakin Prabowo Tak Kesulitan Hadapi Jokowi pada Pilpres 2019)

Muzani menjelaskan, faktor logistik dalam pencapresan bukan menjadi hal yang utama.

Menurut dia, logistik akan terpenuhi jika satu partai atau gabungan beberapa partai telah menyatakan dukungan.

Dengan adanya dukungan dari partai Gerindra, kata Muzani, Prabowo telah memiliki modal untuk maju. Tak hanya logistik tapi juga modal secara elektoral.

"Kemudian kita memerlukan waktu untuk mencari kawan koalisi untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan yang diatur oleh UU Pemilu bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang mencapai 20 persen dari kursi DPR," kata Muzani.

"Kalau sudah ada partai, cukup 20 persen, maka itu akan dinyatakan sah oleh KPU. Berapapun duitnya kalau enggak ada partai bagaimana? Begitu," ucapnya.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya berpendapat, saat ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk meyakinkan Prabowo maju sebagai capres.

(Baca juga: Gerindra Pertimbangkan Figur Cawapres Prabowo dari Kader PKS)

Untuk mengusung Prabowo, Gerindra masih membutuhkan dukungan setidaknya satu partai dalam memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.

Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan untuk membentuk koalisi. Bahkan dari Partai Keadilan Sejahtera yang sejak awal memberi sinyal akan merapat ke Gerindra.

"Saya pikir itu masih jadi tanda tanya ya," kata Yunarto saat dihubungi, Kamis (12/4/2018).

Faktor lainnya yakni terkait soal logistik. Menurut Yunarto, selama koalisi pendukung Prabowo terbentuk maka persoalan logistik belum bisa ditentukan.

Selain itu, Prabowo tercatat sudah dua kali menjadi mencalonkan diri, yaitu di Pilpres 2009 sebagai cawapres Megawati dan di Pilpres 2014 sebagai capres.

"Dan itu menurut saya membutuhkan kesepakatan tersendiri juga. Jadi menurut saya yang terjadi di Hambalang (Rakornas Gerindra) tidak memastikan apa-apapun," tuturnya.

Kompas TV Sohibul Iman meminta Prabowo Subianto yang sudah deklarasi sebagai capres 2019 untuk mengambil satu dari sembilan kader PKS.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com