Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/04/2018, 06:46 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan bahwa partainya menghormati syarat yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam berkoalisi mengusung Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2019 mendatang.

PKS mensyaratkan Prabowo harus menggandeng salah satu dari sembilan kader yang sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden/wakil presiden.

"Kalau itu pandangan kawan-kawan PKS sekali lagi kami menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar karena PKS adalah partai yang juga memiliki cara pandang yang mandiri dan PKS memiliki keinginan bagaimana partainya menjadi besar," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

(Baca juga: Akhir Bulan Ini, PKS Putuskan Nama Kader sebagai Cawapres Prabowo)

Muzani mengatakan partainya akan mempertimbangkan syarat tersebut.

Ia menilai semua kader yang diajukan oleh PKS itu adalah nama-nama yang sangat berbobot, memiliki kredibilitas dan loyalitas terhadap bangsa dan negara.

"Tentu saja kami harus mendengar, harus memperhatikan dan semua partai yang memiliki cara pandang yang sama kami juga harus mempertimbangkan itu," kata Muzani.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan HAM Al Muzzammil Yusuf menuturkan bahwa partainya akan segera menyodorkan nama sebagai cawapres Prabowo. Keputusan tersebut akan ditentukan dalam rapat Majelis Syuro PKS pada 20 April 2018 mendatang.

"Sampai saat ini, kira-kira akhir April ini saya kira nama itu sudah akan keluar. Tapi kalau ditanya sekarang saya belum bisa menyampaikan karena memang dari Majelis Syuro terakhir belum ada persidangan. Baru ada persidangan sekitar 20 April nanti," ujar Muzzammil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

(Baca juga: Presiden PKS Akan Berjuang agar Kadernya Digandeng Prabowo Subianto)

Adapun sembilan kader PKS yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Muzzammil mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan berdialog dengan Prabowo untuk menentukan siapa figur cawapres dari sembilan nama tersebut.

Selain itu, tim internal PKS juga akan mengkaji siapa saja figur yang dinilai akan memberikan efek elektoral tertinggi.

"Tentu kami juga mendialogkan dengan Pak Prabowo siapa dari sembilan nama itu. Tentu beliau dan tim Gerindra menghitung siapa yang paling kuat memberikan dukungan kemenangan," kata Muzzammil.

Kompas TV Sohibul Iman meminta Prabowo Subianto yang sudah deklarasi sebagai capres 2019 untuk mengambil satu dari sembilan kader PKS.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran, Fungsi dan Tugas TNI

Peran, Fungsi dan Tugas TNI

Nasional
Tugas TNI AD, AL, dan AU Menurut Undang-undang,

Tugas TNI AD, AL, dan AU Menurut Undang-undang,

Nasional
Perbedaan Perwira, Bintara, dan Tamtama di TNI

Perbedaan Perwira, Bintara, dan Tamtama di TNI

Nasional
Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Nasional
Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Nasional
Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Nasional
Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Nasional
Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Nasional
Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Nasional
MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

Nasional
Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Nasional
Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com