Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres JK: Segera Laporkan SPT Pajak

Kompas.com - 28/03/2018, 16:28 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.

Imbauan Wapres tersebut disampaikan usai ia melaporkan SPT pajaknya secara online di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2017).

"Masyarakat yang belum (lapor SPT) ini tinggal berapa hari ini dua hari lagi. Segera isinya (SPT pajak)," ujarnya kepada wartawan.

Menurut Wapres, sistem pengisian SPT pajak tidak lagi serumit dulu yang mewajibkan wajib pajak harus pergi ke kantor pajak. Kini, isi SPT pajak bisa dimana saja secara online atau e-filing.

Tentu saja syaratnya wajib pajak harus memiliki Electronic Filing Identification Number (EFIN). EFIN dibutuhkan untuk masuk ke akun DJP online milik WP.

Pengajuan EFIN hanya bisa dilakukan pada hari dan jam kerja, yaitu Senin sampai Jumat dari pukul 08.00 sampai 16.00.

Setelah dapat EFIN, langsung kunjungi situs djponline.pajak.go.id, kemudian login dengan menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berikut password.

"Jadi tidak perlu ke kantor pajak, di rumah, di kantor bisa. Semua lebih gampang, tidak perlu antre," kata Wapres.

Kurang bayar

Siang tadi, Wapres menyempatkan diri untuk mengisi SPT pajaknya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Ia didampingi langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan.

"Saya tuh basisnya di Makassar. Saya punya pajak bayar di Makassar. Tetapi karena tidak sempat ke Makassar, maka diadakan di sini," kata dia.

Kepada wartawan Kalla juga mengaku SPT pajaknya ada kurang bayar. Namun, ia mengaku sudah membayar kurang bayar tersebut.

Kalla juga menyebut bahwa pajaknya selalu paling besar di Makassar. Pajak tersebut terdiri dari pajak perusahaan dan pribadinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com