Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Anggota DPR Bandingkan KPK dan BNN di Depan Heru Winarko

Kompas.com - 20/03/2018, 20:23 WIB
Robertus Belarminus,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan memberikan gambaran soal perbedaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dihadapan Kepala BNN yang baru Irjen Heru Winarko.

Seperti diketahui, Heru merupakan mantan Deputi Penindakan KPK yang dilantik menjadi Kepala BNN oleh Presiden, menggantikan Kepala BNN sebelumnya Komjen Budi Waseso yang pensiun.

Perbedaan yang digambarkan Arteria itu misalnya soal KPK yang punya sarana melimpah dalam menjalankan tugasnya, sementara BNN disebut bekerja dalam keterbatasan.

(Baca juga: Kepala BNN Target Bongkar 26 Sindikat Narkoba di 2018)

Mulanya Arteria melontarkan pujian dengan menyatakan KPK dapat hebat salah satunya berkat kepiawaian Heru.

"Tapi saya ingin sampaikan Pak Heru Winarko, bedanya KPK itu kewenangannya begitu melimpah, semua sarpras (sarana prasarana) nya tersedia dengan baik, mewah dia, sedangkan di BNN ini, bapak harus prihatin," kata Arteria diskusi berjudul "Pemerintah Serius Tangani Narkoba" di Gedung Serbaguna Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Arteria melanjutkan, sarana dan prasarana yang dimiliki BNN untuk melaksanakan tugasnya terbatas. Di beberapa BNN kabupaten misalnya, lanjut Arteria, personilnya tidak memiliki senjata.

BNN disebutnya juga tidak memiliki kantor sendiri. Tetapi, dengan keterbatasan itu, kata dia, BNN tetap bisa menangkap bandar narkoba.

"Senjata boleh dihitung jari tangan. Tapi bisa. Yang dihadapi adalah sindikat penjahat-penjahat yang luar biasa hebat," ujar Arteria.

(Baca juga: Pemerintah Usulkan BNN Miliki Wewenang Tentukan Narkotika Jenis Baru)

Anggaran untuk BNN pun disebutnya sedikit, seperti biaya pemberantasan yang disebutnya hanya Rp 70 juta per tahun.

"Bayangkan kalau kita peduli korupsi, anggaran KPK begitu besarnya tuh, Rp 850 miliar satu satker, tapi BNN ini enggak ada," ujar Arteria.

"Makanya saya ingin menantang Pak Heru bisa enggak, kalau di KPK pasti bisa, kalau di sini (BNN) tempatnya agak lumayan nih, belantara ini, terjal, dan ini mata airnya enggak ada," ujar Arteria.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan, narkoba lebih berbahaya daripada korupsi. "Kalau kita katakan korupsi lebih bahaya dari pada narkoba siapa bilang. Ini (narkoba) jauh lebih berbahaya," ujar Arteria.

Dia juga mengatakan, posisi Kepala BNN juga tidak mudah, sebab berpotensi mendapat intimidasi, mendapat tekanan, dan politisasi. Sebab kasus narkoba kadang melibatkan orang yang punya jabatan tinggi.

"Dari mulai pucuk pimpinan tertinggi sampai rakyat paling miskin main narkoba," ujar Arteria.

(Baca juga: Kepala BNN: Dari PAUD, Kita Ajak Sama-sama Lawan Narkoba)

Tetapi dia yakin Heru dapat memimpin BNN dengan keterbatasan lembaga anti narkoba tersebut. Pemerintah dinilainya tidak sembarangan menunjuk Heru untuk menggantikan Buwas, yang juga dianggap berprestasi memimpin lembaga tersebut.

Sebab, pemerintah menurut dia menganggap masalah narkoba merupakan hal serius.

"Hari ini diturunkan lagi yang namanya patriot kita, terbukti di tempat KPK luar biasa hebat, DPR saja ditangkap sama beliau. Padahal setiap hari ketemu, tetap aja ditangkap. Artinya luar biasa integritasnya," ujar Arteria.

Kompas TV Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Bea dan Cukai kementrian keuangan, merilis hasil pengungkapan jaringan narkotika internasional asal Taiwan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com