Saat Anggota DPR Bandingkan KPK dan BNN di Depan Heru Winarko

Kompas.com - 20/03/2018, 20:23 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan saat menjadi pembicara dalam diskusi Respublica Political Institute bertajuk Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoAnggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan saat menjadi pembicara dalam diskusi Respublica Political Institute bertajuk Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan memberikan gambaran soal perbedaan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dengan Badan Narkotika Nasional ( BNN) dihadapan Kepala BNN yang baru Irjen Heru Winarko.

Seperti diketahui, Heru merupakan mantan Deputi Penindakan KPK yang dilantik menjadi Kepala BNN oleh Presiden, menggantikan Kepala BNN sebelumnya Komjen Budi Waseso yang pensiun.

Perbedaan yang digambarkan Arteria itu misalnya soal KPK yang punya sarana melimpah dalam menjalankan tugasnya, sementara BNN disebut bekerja dalam keterbatasan.

(Baca juga: Kepala BNN Target Bongkar 26 Sindikat Narkoba di 2018)

Mulanya Arteria melontarkan pujian dengan menyatakan KPK dapat hebat salah satunya berkat kepiawaian Heru.

"Tapi saya ingin sampaikan Pak Heru Winarko, bedanya KPK itu kewenangannya begitu melimpah, semua sarpras (sarana prasarana) nya tersedia dengan baik, mewah dia, sedangkan di BNN ini, bapak harus prihatin," kata Arteria diskusi berjudul "Pemerintah Serius Tangani Narkoba" di Gedung Serbaguna Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Arteria melanjutkan, sarana dan prasarana yang dimiliki BNN untuk melaksanakan tugasnya terbatas. Di beberapa BNN kabupaten misalnya, lanjut Arteria, personilnya tidak memiliki senjata.

BNN disebutnya juga tidak memiliki kantor sendiri. Tetapi, dengan keterbatasan itu, kata dia, BNN tetap bisa menangkap bandar narkoba.

"Senjata boleh dihitung jari tangan. Tapi bisa. Yang dihadapi adalah sindikat penjahat-penjahat yang luar biasa hebat," ujar Arteria.

(Baca juga: Pemerintah Usulkan BNN Miliki Wewenang Tentukan Narkotika Jenis Baru)

Anggaran untuk BNN pun disebutnya sedikit, seperti biaya pemberantasan yang disebutnya hanya Rp 70 juta per tahun.

"Bayangkan kalau kita peduli korupsi, anggaran KPK begitu besarnya tuh, Rp 850 miliar satu satker, tapi BNN ini enggak ada," ujar Arteria.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kunjungi Titik Nol Kali Ciliwung, Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Kreatif Rawat Sungai

Kunjungi Titik Nol Kali Ciliwung, Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Kreatif Rawat Sungai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X