Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Kepala BNN, Mantan Deputi KPK akan Potong Aliran Dana Bandar Narkoba

Kompas.com - 05/03/2018, 17:57 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Penyidikan KPK Irjen (Pol) Heru Winarko resmi memegang posisi orang nomor satu di Badan Narkotika Nasional (BNN). Meski tak memiliki pengalaman spesifik menangani narkoba, namun Heru punya keahlian untuk menyelidikai aliran dana. Kini keahliannya itu akan diterapkan di BNN.

"Kami akan potong (aliran dana ke bandar narkoba). Kami akan kerja sama dengan instansi terkait yaitu BPK, PPATK dan dan lain-lain," ujar Heru dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/3/2018).

Heru tidak menjelaskan secara rinci strateginya memotong aliran dana dari dan ke bandar narkoba. Ia hanya mengatakan bahwa hal itu hanya bagian dari langkah teknis.

Memotong aliran dana kepada bandar narkoba dinilai sangat penting. Sebab, Presiden Jokowi ucap Heru, sudah memerintahkannya untuk menekan masuknya narkoba dari luar negeri ke Indonesia.

Baca juga : Jengkel, Buwas Anggap Petugas Lapas Pengkhianat Negara

"Barang itu kan tergantung demand. Kalau demand-nya banyak, itu akan mempengaruhi (supply). Kalau sedikit, harganya naik," kata dia.

Sementara itu, di tempat yang sama, mantan Kepala BNN Budi Waseso mengatakan, BNN di bawah komando Heru akan mempererat kerja sama dengan KPK.

Hal ini diperlukan untuk menjadikan para pegawai BNN memiliki integritas yang tinggi. Seperti diketahui, perputaran uang dalam bisnis narkotika sangat besar. Bila tak memiliki integritas yang kuat, maka bukan tak mungkin aliran dana itu masuk ke kantong para anggota BNN.

"Termasuk tadi peran BNN dalam TPPU (Tindak Pidana Pencusian Uang). Tentunya itu akan disandingkan dengan KPK karena KPK juga sering menangani permasalahan itu," kata Pria yang kerap dipanggil Buwas itu.

Kompas TV Irjen Heru Winarko dan Komjen (Purn) Budi Waseso menandatangani berkas serah terima jabatan Senin (5/3).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com