Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Buka Peluang Bangun Koalisi dengan Demokrat dan PKB

Kompas.com - 20/03/2018, 15:11 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Gerindra membuka peluang bagi partai politik yang belum menentukan dukungan pada Pemilihan Presiden 2019 untuk bergabung dengan koalisinya, termasuk Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Saat ini, ada 5 partai yang telah menyatakan secara resmi dukungannya kepada Joko Widodo yakni PDI-P, Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Golkar.

"Semua nanti kami buka peluang bagi partai-partai yang selama ini belum memberikan pernyataan dukungan ke pihak sana (kubu Jokowi) ya," ujar Fadli Zon, di Gedung DPP Gerindra, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Baca juga: Fadli Zon: Pernyataan Prabowo soal Indonesia Bubar pada 2030 Hanya Peringatan

Ia menilai, peluang itu bisa saja menghadirkan kekuatan politik yang seimbang antara kubu Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019.

"Saya kira di sana kan baru lima, yang belum menyatakan kan lima. Jadi sama-sama lima lah. Nanti kita lihat," ujar Fadli.

Ia mengatakan, kini Gerindra telah menjalin hubungan dan komunikasi politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada sejumlah pemilihan kepala daerah.

Fadli optimistis ketiga partai bisa menjalin koalisi pada Pilpres 2019.

"Jadi chemistry-nya sudah ketemu. Jadi saya sampaikan telah ada kesesuaian mudah-mudahan tinggal nanti bagaimana arrangement-nya," kata dia.

Baca juga: Fadli Zon Bantah Anggapan Prabowo Ragu Maju Pilpres 2019

Ia mengungkapkan, saat ini Gerindra fokus pada pemenuhan syarat presidential threshold melalui koordinasi intensif dengan PKS dan PAN selaku calon mitra koalisi.

"Kami masih terus berkoordinasi dengan mitra mitra calon mitra koalisi dengan PKS, PAN. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bersama sama," ujar Fadli.

Fadli menegaskan, Gerindra tetap akan mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden pada bulan April 2018.

"Jadi nanti kalau Pak Prabowo terpilih harus ada power sharing dengan partai-partai yang ada dengan ke depan bersama-sama untuk membangun pemerintahan," kata Fadli.

Terkait kandidat cawapres Prabowo, ia mengatakan, hal itu harus berdasarkan kesepakatan koalisi. 

Meski demikian, kata Fadli, calon pendamping Prabowo harus memiliki elektabilitas, kapabilitas, dan integritas yang baik.

Kompas TV Partai Gerindra menampik adanya keraguan untuk mencalonkan ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com