Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Pernyataan Prabowo soal Indonesia Bubar pada 2030 Hanya Peringatan

Kompas.com - 20/03/2018, 14:16 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pernyataan Ketua Umum Prabowo Subianto soal adanya kajian dari pihak asing yang menyatakan Indonesia tidak akan ada lagi pada 2030 merupakan peringatan pemerintah untuk memperbaiki diri.

Adapun pernyataan tersebut dimuat dalam video yang di-post di akun Facebook resmi Partai Gerindra, pada Senin (19/3/2018) silam.

"Itu namanya warning. Kami ingin Indonesia lebih dari 1.000 tahun, kalau perlu sampai kiamat. Tetapi kalau cara memimpin Indonesia seperti sekarang ya bisa kacau," ujar Fadli Zon di Gedung DPP Partai Gerindra, Selasa (20/3/2018).

Menurut Fadli, pernyataan Prabowo merupakan peringatan bagi pemerintah agar tidak salah jalan. Hal itu demi menjaga eksistensi Indonesia ke depannya.

"Menurut saya kita sekarang ini sudah banyak salah jalan, masuk ke jurang, masuk ke jerat utang dan lain lain," ujar Fadli.

(Baca juga: Jika Jadi Presiden, Gerindra Optimistis Prabowo Bisa Perbaiki Ekonomi Indonesia)

Fadli mengaku optimistis Prabowo bisa menjadi figur pemimpin yang meningkatkan kedaulatan Indonesia dari segi ekonomi. Sebab, Partai Gerindra mengutamakan ekonomi kerakyatan sebagai semangat partai untuk mengabdi ke masyarakat.

"Ya bisa dipastikan, karena platform ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan. Kan kita malah jadi raja utang, mempermudah pekerja asing untuk masuk, padahal di dalam negeri kita membutuhkan banyak pekerjaan. Kemudian penguasaan lahan kita hanya segelintir orang," ucap Fadli Zon.

Fadli menganggap semangat Trisakti yang diusung oleh Presiden Joko Widodo berbeda dengan kenyataannya di lapangan.

Dengan demikian, menurut dia, Indonesia membutuhkan kepala negara baru yang konsisten dan bisa membawa Indonesia menjadi negara terhormat secara politik, ekonomi, sosial dan budaya.

"Saya tanya langsung ke bawah, ke masyarakat, semua hidupnya susah dan makin susah di era Jokowi. Kiri-kanan lihat rakyat sengsara kan," kata Fadli.

(Baca juga: Sekjen Gerindra Sebut Daftar Cawapres Prabowo Diisi 15 Nama)

Menurut dia, perekonomian Indonesia harus berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Fadli mengkritik langkah pemerintah yang terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur dan mengesampingkan pembangunan manusia.

Dalam video tersebut, Prabowo mengungkapkan adanya kajian dari pihak asing yang meramalkan Indonesia tidak akan ada lagi pada 2030. Prabowo juga mengungkapkan sejumlah persoalan perekonomian yang dialami Indonesia.

Hingga pukul 13:52 WIB tadi, video tersebut telah disukai sekitar 3.300 pengguna, 700 komentar dan dibagikan sebanyak 952 kali.

Kompas TV Saat ini internal partai Gerindra tengah menyiapkan deklarasi calon presiden yang paling lambat dilakukan pada april mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com