Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/03/2018, 07:21 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden pada awal April.

Hal itu dikatakan Ferry saat ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (18/3/2018).

"Minggu awal April itu, beliau akan menyatakan secara resmi menjawab permintaan dari daerah. Dari keluarga besar Gerindra secara internal menginginkan Pak Prabowo bersedia mencalonkan lagi," kata Ferry.

Baca juga: Ketum PPP: Jokowi dan Prabowo Sepakat "Rematch" di Pilpres 2019

Ketika ditanya mengapa Prabowo terus mengulur waktu pendeklarasian, Ferry mengatakan, ada banyak hal yang harus dilakukan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono.KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono.
Menurut Ferry, Prabowo masih fokus pada konsolidasi jelang Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Di beberapa daerah, Prabowo akan menjadi juru kampanye untuk memenangkan pasangan calon yang diusung Gerindra.

Selain itu, Gerindra juga masih berkomunikasi dengan parpol lain untuk penjajakan koalisi.

Sejauh ini, Gerindra baru mendapatkan kepastian koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Prabowo.

Baca juga: Gerindra DKI: Kalau Prabowo Sudah "Ngapa-ngapain", Lewat Tuh Jokowi

Ferry membantah bahwa faktor koalisi ini yang menjadi penghambat Prabowo mendeklarasikan diri. Menruut dia, koalisi Gerindra dan PKS cukup untuk mengusung Prabowo. Meski demikian, masih terbuka komunikasi dengan partai lain.

Ferry mengatakan, penjajakan dilakukan dengan parpol-parpol yang pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan hingga kini belum menentukan pilihan di Pilpres.

"PKB, Demokrat, atau partai lain yang kemarin (Pilkada Jakarta) sudah dukung putra Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kemudian ada gelagat calonnya enggak bakal dipilih jadi cawapresnya Pak Jokowi ada kemungkinan akan goyah," lanjut Ferry.

Kompas TV PKS menolak calon tunggal di Pilpres 2019 yang artinya PKS memimpikan adanya calon pemimpin alternatif selain Jokowi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com