Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Pernyataan Prabowo soal Indonesia Bubar pada 2030 Hanya Peringatan

Kompas.com - 20/03/2018, 14:16 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pernyataan Ketua Umum Prabowo Subianto soal adanya kajian dari pihak asing yang menyatakan Indonesia tidak akan ada lagi pada 2030 merupakan peringatan pemerintah untuk memperbaiki diri.

Adapun pernyataan tersebut dimuat dalam video yang di-post di akun Facebook resmi Partai Gerindra, pada Senin (19/3/2018) silam.

"Itu namanya warning. Kami ingin Indonesia lebih dari 1.000 tahun, kalau perlu sampai kiamat. Tetapi kalau cara memimpin Indonesia seperti sekarang ya bisa kacau," ujar Fadli Zon di Gedung DPP Partai Gerindra, Selasa (20/3/2018).

Menurut Fadli, pernyataan Prabowo merupakan peringatan bagi pemerintah agar tidak salah jalan. Hal itu demi menjaga eksistensi Indonesia ke depannya.

"Menurut saya kita sekarang ini sudah banyak salah jalan, masuk ke jurang, masuk ke jerat utang dan lain lain," ujar Fadli.

(Baca juga: Jika Jadi Presiden, Gerindra Optimistis Prabowo Bisa Perbaiki Ekonomi Indonesia)

Fadli mengaku optimistis Prabowo bisa menjadi figur pemimpin yang meningkatkan kedaulatan Indonesia dari segi ekonomi. Sebab, Partai Gerindra mengutamakan ekonomi kerakyatan sebagai semangat partai untuk mengabdi ke masyarakat.

"Ya bisa dipastikan, karena platform ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan. Kan kita malah jadi raja utang, mempermudah pekerja asing untuk masuk, padahal di dalam negeri kita membutuhkan banyak pekerjaan. Kemudian penguasaan lahan kita hanya segelintir orang," ucap Fadli Zon.

Fadli menganggap semangat Trisakti yang diusung oleh Presiden Joko Widodo berbeda dengan kenyataannya di lapangan.

Dengan demikian, menurut dia, Indonesia membutuhkan kepala negara baru yang konsisten dan bisa membawa Indonesia menjadi negara terhormat secara politik, ekonomi, sosial dan budaya.

"Saya tanya langsung ke bawah, ke masyarakat, semua hidupnya susah dan makin susah di era Jokowi. Kiri-kanan lihat rakyat sengsara kan," kata Fadli.

(Baca juga: Sekjen Gerindra Sebut Daftar Cawapres Prabowo Diisi 15 Nama)

Menurut dia, perekonomian Indonesia harus berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Fadli mengkritik langkah pemerintah yang terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur dan mengesampingkan pembangunan manusia.

Dalam video tersebut, Prabowo mengungkapkan adanya kajian dari pihak asing yang meramalkan Indonesia tidak akan ada lagi pada 2030. Prabowo juga mengungkapkan sejumlah persoalan perekonomian yang dialami Indonesia.

Hingga pukul 13:52 WIB tadi, video tersebut telah disukai sekitar 3.300 pengguna, 700 komentar dan dibagikan sebanyak 952 kali.

Kompas TV Saat ini internal partai Gerindra tengah menyiapkan deklarasi calon presiden yang paling lambat dilakukan pada april mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com